Maladewa Desak India Tarik Pasukan dari Wilayahnya pada 15 Maret

PRIA - Maladewa mendesak India untuk menarik pasukan dari wilayahnya pada tanggal 15 Maret, kata seorang pejabat, Minggu (14/1). Sebuah langkah yang akan semakin memperburuk hubungan antara kedua negara bertetangga di Asia Selatan itu.

Presiden Maladewa Mohamed Muizzu memenangkan pemilu tahun lalu dengan janji akan mengakhiri kebijakan Maladewa yang "mengutamakan India" di wilayah di mana New Delhi dan Beijing bersaing untuk memperebutkan pengaruh.

Sebuah kontingen kecil yang terdiri dari sekitar 80 tentara India ditempatkan di kepulauan Samudera Hindia untuk memberikan dukungan peralatan militer yang diberikan ke Maladewa dan membantu kegiatan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Muizzu mengusulkan penghapusan keberadaan tentara India dalam pembicaraan di kementerian luar negeri antara delegasi senior kedua negara.

"Dalam pertemuan ini, atas nama Presiden Muizzu, delegasi Maladewa mengusulkan penarikan pasukan India paling lambat tanggal 15 Maret," kata Ahmed Nazim, Direktur Kebijakan di Kantor Kepresidenan kepada wartawan.

"Tanggal ini diusulkan dalam agenda oleh pemerintah dan khususnya presiden. Diskusi-diskusi ini sedang berlangsung."

Dalam kampanyenya, Muizzu menyebut pengaruh besar New Delhi sebagai ancaman terhadap kedaulatan dan berjanji akan menyingkirkan pasukan India.

Hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah pasukan India tidak bisa tinggal di Maladewa. Itu kebijakan pemerintah. Itu juga janji presiden dan apa yang diinginkan rakyat Maladewa, tambah Nazim.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri India tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Tiongkok dan Maladewa meningkatkan hubungan mereka selama kunjungan kenegaraan pertama Muizzu ke Beijing pekan lalu dengan menyetujui "kemitraan kerja sama strategis yang komprehensif" yang membuka peluang bagi raksasa Asia itu untuk meningkatkan investasinya di Maladewa.

Maladewa berutang kepada Tiongkok sebesar 1,37 miliar dollar AS, atau sekitar 20 persen utang publiknya, menurut data Bank Dunia.