Program 'Food Estate' Singkong Gagal

JAKARTA - Pemerintah gagal mengeksekusi program pembangunan lumbung pangan atau food estate di kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah (Kalteng). Setelah gagal mengembangkan singkong, Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pertahanan (Kemenhan) menanam jagung di lahan seluas 600 hektare (ha).

Peneliti Ekonomi Celios, Nailul Huda, menegaskan food estate di Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu food estate terburuk yang pernah dibangun pemerintah. "Penggundulan hutan yang begitu luas, namun hasilnya berubah-ubah dari singkong menjadi jagung," tegasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (10/1).

Menurutnya, perubahan tanaman di food estate itu mengindikasikan proyeknya gagal. Sebab, kalau berhasil, lanjutnya, tidak ada perubahan tanaman dari singkong ke jagung.

"Hal serupa juga dengan tanaman jagung yang ditanam di polybag. Lagi-lagi ini bukti bahwa food estate gagal total," ujarnya.

Karena itu, untuk membuktikan bisa produktif, Huda menyarankan Kementerian Pertanian membuktikan dengan tanam di lahan secara langsung.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, mengatakan eksekusi program food estate memang harus terus dievaluasi. Program ini baik untuk terus dibincangkan, didebatkan sama masyarakat.

"Justru itu menunjukkan bahwa masyarakat memiliki perhatian terhadap program yang digadang-gadang akan berkontribusi pada ketahanan pangan. Bukan justru sebaliknya, melarang dibincangkan atau dikritik," tandasnya.

Dikatakan Badiul, salah satu tantangan dari awal program food estate ini adalah transparansi program, termasuk anggaran dan pengelolaannya. Salah satu problem yang selalu muncul adalah impor beras sebagai bahan utama makan masyarakat.

"Karenanya, pemerintah perlu lebih fokus lagi meningkatkan produksi padi petani agar ketergantungan pada impor beras dapat distop," ujarnya.

Anggaran ketahanan pangan pada 2024 mencapai 114,3 triliun rupiah atau naik 13,4 triliun rupiah dari 2023 yang di dalamnya mencakup food estate. "Idealnya food estate dalam perencanaan dan pengelolaan melibatkan masyarakat terutama masyarakat lokal secara lebih optimal," ucap Badiul.

Secara terpisah, Kepala Pusat Pengkajian dan Penerapan Agroekologi Serikat Petani Indonesia (SPI), Muhammad Qomarunnajmi, mengatakan sekarang ini sebagian besar pangan, lebih dari 85 persen diproduksi petani, namun masih banyak persoalan di tingkatan petani yang harus diselesaikan.

"Pemerintah harusnya hadir dengan dukungan kebijakan dan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan permasalahan petani," tegasnya.

Peningkatan Produktivitas

Qomar menuturkan kenaikan produksi bisa dilakukan dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan petani, bukan dengan pembukaan lahan baru yang justru menghabiskan anggaran dan menimbulkan banyak persoalan baru.