Perencanaan Anggaran Pemerintah Masih Buruk

JAKARTA - Pemerintah diimbau tidak menganggap defisit belanja negara yang lebih rendah dari proyeksi seolah sebagai prestasi karena berhasil melakukan efisiensi. Sebaliknya, harus mengakui hal itu terjadi karena sistem perencanaan yang masih buruk.

Pakar ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih kecil dari proyeksi harus dicermati karena menandakan ada program pemerintah yang belum terlaksana.

"Pemerintah harus melakukan tinjauan yang cermat mengapa hal itu bisa terjadi. Selisih sedemikian besar menandakan adanya program departemen atau kementerian yang tidak berjalan. Artinya ada birokrat kita yang kurang kreatif dan inovatif untuk menghasilkan kinerja yang produktif. Proyeksi Kementerian Keuangan itu dipastikan pasti ada perhitungannya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat defisit sebesar 35 triliun rupiah per 12 Desember 2023.

Defisit tersebut setara dengan 0,17 persen dari produk domestik bruto (PDB). Sebelumnya, defisit APBN 2023 didesain 598,2 triliun rupiah atau 2,84 persen dari GDP, sebelum direvisi Perpres 75/2023 menjadi sebesar 479,9 triliun rupiah.

Buruknya Perencanaan

Dihubungi terpisah, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat mengatakan tidak ada yang bisa diapresiasi dari realisasi defisit APBN yang lebih kecil dari rencana. Sebab hal itu justru menunjukkan buruknya perencanaan pemerintah.

"Pemerintah harus ingat, APBN telah disetujui oleh DPR dan merupakan sebuah Undang-Undang (UU), sehingga bukan sebuah keputusan yang seenaknya bisa dilanggar," katanya.

"APBN kan bukan rencana belanja tingkat RT. Ini ngomongin negara kok kayak rukun tetangga," kata Achmad.

Menkeu semestinya menjelaskan secara terbuka rencana belanja mana saja yang gagal direalisasikan sehingga realisasi defisit jauh dari perencanaan. Dengan demikian, akan tampak kementerian mana yang gagal menyerap anggaran. Baru dari situ publik bisa menilai kewajaran realisasi defisit.

"Bukan malah sebaliknya membanggakan neraca keseimbangan primer. Padahal neraca primer itu ya otomatis positif kalau realisasi defisitnya kecil sekali," kata Achmad.

Apalagi, Indonesia menghadapi berbagai tekanan ekonomi baik dari eksternal maupun dari internal. Sebab itu, perencanaan dan penggunaan anggaran negara yang baik menjadi kunci untuk menyelamatkan perekonomian negara.

Pada 2024 nanti, Indonesia akan menghadapi proses transisi politik yang setidaknya akan berdampak pada roda perekonomian.

"Pertumbuhan ekonomi jauh dari yang ditargetkan Presiden Jokowi saat kampanye dulu. Harus diingat pula kualitas pertumbuhan juga makin turun sebab serapan lapangan kerjanya makin kecil," kata Achmad.