Raja Keraton Yogyakarta Ini Yakin Digitalisasi Transaksi Keuangan Mampu Tingkatkan PAD

Doc: ANTARA/HO-Pemda DIY

Ket. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam acara High Level Meeting TP2DD DIY di Yogyakarta, Selasa (12/12/2023).

Yogyakarta - Raja keraton Yogyakarta yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X meyakini optimalisasi penerapan digitalisasi transaksi keuangan di provinsi ini dapat berimplikasi positif terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Sultan HB X di Yogyakarta, Selasa, mengatakan penguatan digitalisasi transaksi keuangan daerah membutuhkan kolaborasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) DIY.

"Seiring perkembangan zaman dan perubahan ekspektasi masyarakat, TP2DD DIY perlu mengoptimalisasi pemanfaatan kanal nontunai sehingga dapat mewujudkan peningkatan realisasi penerimaan pajak dan retribusi yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel," kata Sultan dalam acara High Level Meeting TP2DD DIY.

Menurut Sultan, implementasi digitalisasi ekosistem keuangan daerah saat ini telah menjadi urgensi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Sri Sultan mengatakan digitalisasi keuangan daerah diperlukan utamanya untuk mendukung tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Untuk memperkuat upaya digitalisasi transaksi Pemda di DIY, kata Sultan, TP2DD diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi merumuskan program-program unggulan.

"Saya harap sinergi dan kolaborasi TP2DD dengan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat. TP2DD harus terus bersinergi untuk merumuskan program-program unggulan yang menarik, dengan tetap mengutamakan kemanfaatan bagi masyarakat," kata dia.

Berkaitan dengan implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di lingkungan Pemda DIY, Sultan berharap TP2DD dapat segera melakukan pembaruan peta jalan dalam mengakomodasi implementasi KKI.

Kepala Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan DIY Wiyos Santoso menambahkan pembentukan TP2DD DIY bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah, terutama untuk mendorong implementasi elektronifikasi pemerintah daerah.

"Hal ini dilakukan untuk dapat meningkatkan transparansi transaksi keuangan, mendukung tata kelola dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan, dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah," ujar Wiyos.