Pembangunan IKN Strategi Realisasikan Ekonomi Inklusif

JAKARTA - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur merupakan strategi merealisasikan pertumbuhan ekonomi inklusif di Tanah Air.

Staf Ahli Menteri bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Teni Widuriyanti, di Jakarta, Senin (11/12), selain pertumbuhan inklusif juga menyebar pertumbuhan supaya merata guna menciptakan pertumbuhan yang Indonesia sentris.

Teni dalam dalam Sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara mengatakan pemindahan IKN sudah menjadi salah satu prioritas nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Dalam periode tersebut pemerintah sudah berupaya maksimal untuk mendorong berbagai langkah mulai dari penyusunan rancangan awal, desain rencana induk, pembentukan otoritas IKN, perencanaan penganggaran dan hingga saat ini terus mendorong terwujudnya proses menuju kepada pemindahan, penyelenggaraan, pembangunan, dan pemerintahan (4P).

"Kita semua berharap bisa mendorong proses yang ada saat ini untuk bisa berkontribusi terhadap pembangunan IKN dengan lebih cepat lagi," katanya.

Dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan salah satu superprioritas atau sekaligus sebagai game changer. Hal itu berarti IKN Nusantara akan menjadi pendorong dan menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan sekaligus jadi bagian dari upaya transformasi ekonomi nasional.

Membawa Perubahan

Peneliti Pusat Riset Pengabdian Masyarakat (PRPM) Institut Shanti Bhuana, Bengkayang, Kalimantan Barat, Siprianus Jewarut, mengatakan pemerintah dalam skala nasional saat ini sangat gencar mendorong peningkatan ekonomi inklusif dalam berbagai sektor. Hal itu merupakan sebuah terobosan yang baik dan perlu ditingkatkan.

Sebab, dalam kenyataanya setiap tahapan pembangunan dilakukan memberi daya getar perubahan pada sektor yang lain yang ada di kawasan tersebut. "Saya sepakat bahwa pemindahan Ibu Kota negara ke Kalimantan akan memberi perubahan pada tumbuhnya ekonomi inklusif di Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan pada umumnya," kata Siprianus.

Kehadiran IKN di Kalimantan Timur juga akan mendorong pembangunan ekonomi dan sektor lain pada kawasan tersebut dan pada gilirannya akan membantu meningkatkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan pada daerah tersebut dan akan menyebar ke daerah-daerah lain.

"Jadi, benar bahwa dengan tahapan pembangunan Ibu Kota negara di Kaltim saat ini memberikan dorongan pada peningkatan ekonomi inklusif. Maka dalam setiap tahapan pembangunan IKN tersebut perlu didukung sehingga cita-cita besar menumbuhkan ekonomi yang inklusif di kawasan IKN bisa segera terwujud," katanya.