AS Jatuhkan Sanksi Puluhan Individu

LONDON - Puluhan orang yang diduga melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di seluruh dunia menghadapi sanksi baru pada Jumat (8/12) berdasarkan tindakan terkoordinasi oleh Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Kanada, untuk memperingati 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Daftar panjang targetnya menyasar dari penyelundup manusia di Asia tenggara yang terlibat dalam operasi penipuan, pejabat Taliban yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia di Afghanistan, dan para pemimpin geng yang membinasakan penduduk Haiti.

London mengatakan pihaknya memberlakukan pembekuan aset dan larangan perjalanan terhadap 46 individu dan entitas menjelang peringatan 10 Desember, yang setiap tahun diakui sebagai Hari Hak Asasi Manusia Internasional.

Amerika Serikat menargetkan 37 orang di 13 negara, sementara Kanada menjatuhkan sanksi terhadap tujuh orang sebagai bagian dari aksi bersama.

"Kami tidak akan mentolerir para penjahat dan rezim represif yang menginjak-injak hak-hak dasar dan kebebasan masyarakat umum di seluruh dunia," kata Menteri Luar Negeri Inggris, David Cameron.

"Saya yakin bahwa 75 tahun setelah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Inggris dan sekutu kami akan terus mengejar mereka yang tidak memberikan kebebasan kepada masyarakat," imbuh dia.

Dokumen penting berisi 30 pasal, yang menguraikan hak-hak dasar dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, diadopsi pada 10 Desember 1948 pada masa-masa awal berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Daftar target Inggris mencakup 17 anggota peradilan Belarusia, termasuk jaksa yang bertanggung jawab atas kasus-kasus bermotif politik terhadap aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia.

Lima orang di Iran menghadapi pembatasan karena menerapkan dan menegakkan undang-undang wajib jilbab di negara tersebut, sementara sembilan orang menjadi sasaran karena memperdagangkan orang di Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk bekerja di bidang penipuanonline.

Tindakan Terkoordinasi

Sementara itu Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, mengatakan bahwa dengan tindakan ini, AS sedang mengatasi beberapa bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling menantang dan berbahaya di dunia, termasuk pelanggaran yang melibatkan kekerasan seksual terkait konflik, kerja paksa, dan penindasan transnasional.

Di antara mereka yang menghadapi sanksi AS adalah seorang pejabat senior Taliban yang berpartisipasi dalam pengambilan keputusan untuk melarang perempuan dan anak perempuan bersekolah setelah kelompok tersebut mengambil alih Afghanistan pada tahun 2021.

Blinken mengatakan bahwa selain sanksi AS yang dijatuhkan pada Jumat, Washington SC akan merekomendasikan penunjukan Dewan Keamanan PBB terhadap empat pemimpin geng Haiti dan lima pemimpin kelompok bersenjata di Republik Demokratik Kongo.

Kanada sendiri memasukkan dalam daftarnya empat orang Russia yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Chechnya serta pemimpin junta di Myanmar. AFP/I-1