Tiongkok Ingin Junta Segera Capai Rekonsiliasi Nasional

BEIJING - Tiongkok berharap agar Myanmar segera mencapai rekonsiliasi nasional dan melanjutkan transformasi politiknya. Hal itu dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada Rabu (6/12), usai bertemu dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Myanmar, Than Swe, di Beijing.

"Tiongkok berharap Myanmar akan mencapai rekonsiliasi nasional dan melanjutkan proses transformasi politik di bawah kerangka konstitusi secepat mungkin," kata Menlu Wang dalam pertemuan tersebut.

Militer Myanmar saat ini sedang terlibat dalam gelombang pertempuran dengan tiga kelompok pemberontak etnis yang merupakan tantangan terbesar bagi cengkeramannya di negara Asia tenggara tersebut sejak merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih dalam kudeta tahun 2021.

Sementara itu, Tiongkok telah menindak sindikat penipuan telekomunikasi di Myanmar yang dikatakan telah menipu sejumlah besar uang warga negara Tiongkok.

Menlu Wang mengakui bahwa kerja sama baru-baru ini antara kedua negara dalam menindak penipuan telekomunikasi dan menyelamatkan mereka yang terjebak di Myanmar utara, telah membuahkan hasil.

"Kedua belah pihak harus memperkuat penegakan hukum dan kerja sama keamanan serta sepenuhnya memberantas kanker perjudian online dan penipuan telekomunikasi," kata dia.

Pada November lalu Beijing mengatakan bahwa pihak berwenang Myanmar telah menyerahkan 31.000 tersangka penipuan telekomunikasi ke Tiongkok. Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa lebih dari 100.000 orang terlibat dalam penipuan telekomunikasi setiap hari di setidaknya 1.000 pusat penipuan di Myanmar.

Seruan PBB

Sementara itu pelapor khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar telah mendesak tindakan segera untuk menghentikan aliran senjata yang digunakan rezim militer untuk melakukan kemungkinan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pelapor Tom Andrews menambahkan bahwa tindakan segera diperlukan untuk menyelamatkan nyawa yang terancam akibat meningkatnya konflik militer di Myanmar.

Menghadapi semakin banyaknya wilayah dan pasukan yang hilang akibat serangan perlawanan yang diluncurkan pada 27 Oktober, junta Myanmar merespons dengan meningkatkan serangan artileri, udara, dan serangan lainnya terhadap warga sipil.

Junta Myanmar diketahui telah mengimpor senjata dan perangkat keras militer lainnya senilai lebih dari 1 miliar dollar AS sejak kudeta tahun 2021, menurut laporan PBB. Pemasok senjata utama junta adalah Russia dan Tiongkok.

"Tidak ada waktu untuk di sia-siakan. Hanya dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari seperempat juta orang terpaksa mengungsi di seluruh Myanmar," kata Andrews. "Perkembangan ini harus menghilangkan anggapan bahwa militer dapat bertindak sebagai kekuatan yang menstabilkan dan mempersatukan. Yang terjadi justru sebaliknya. Junta adalah agen kekacauan dan kekerasan. Serangan yang tiada henti dan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela menyatukan negara ini dalam oposisi," imbuh dia.

Serangan perlawanan telah mengusir pasukan junta dari sejumlah kamp, ??merebut posisi strategis dan merebut kendali penyeberangan utama di perbatasan dengan Tiongkok, kata Andrews. Kendali militer atas negara tersebut, yang sudah melemah sebelum serangan dilancarkan, tampaknya sudah sangat berkurang, imbuh dia.