Pembangunan Harus Berwawasan Kependudukan

JAKARTA - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Bonivasius Prasetya Ichtiarto menyatakan pembangunan Bangsa Indonesia mesti berwawasan kependudukan apabila ingin menuai hasil yang baik.

"Manusia adalah bagian dari kependudukan. Jika manusia tidak mengetahui kependudukan, rencana pembangunan yang dibuat hanya sekadar di atas meja. Maka, untuk merencanakan pembangunan haruslah berwawasan kependudukan," kata dia dalam keterangan di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan hal tersebut saat menghadiri seminar dengan tema "Sinkronisasi dan Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan" di Kota Tidore, Maluku Utara.

Ia menegaskan ketika merencanakan pembangunan, baik di level nasional, provinsi atau kota, yang menikmati hasil pembangunan adalah manusia sehingga isu-isu kependudukan dan segala tantangannya penting untuk menjadi perhatian. "Ketika kita ingin berhasil dalam rencana pembangunan, kita harus memperhatikan penduduk kita," katanya.

Untuk mengoptimalkan rencana pembangunan yang berwawasan kependudukan, BKKBN bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam menyusun Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK).

Di dalam GDPK tersebut terkandung lima pilar, yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas penduduk, dan pengembangan basis data kependudukan.

"Untuk itu, diharapkan pemerintah provinsi, kabupaten, maupun kota juga membuat GDPK sesuai dengan kondisi per wilayah, dengan berasaskan lima pilar tersebut, karena setiap gagasan tentunya berbeda-beda pada setiap daerah," ujar dia.

Keluarga Berkualitas

BKKBN juga terus berupaya membuat kerangka besar untuk mengoptimalkan Kampung Keluarga Berkualitas (KB). "Tahun 2016, Pak Presiden pernah mencanangkan Kampung Keluarga Berencana di Cirebon, Jawa Barat, dan berhasil. Selanjutnya, Kampung Keluarga Berencana tersebut bertransformasi menjadi Kampung Keluarga Berkualitas," katanya.

Menurutnya, peningkatan kualitas kependudukan melalui program keluarga berkualitas akan memudahkan daerah untuk membuat program-program yang lebih tepat sasaran, utamanya dalam rangka menurunkan angka stunting, pengentasan kemiskinan, serta upaya-upaya yang saling berkaitan lainnya.

"Berhasilnya program kependudukan ini memiliki dampak baik bagi daerah-daerah penyelenggara, yakni terciptanya keluarga yang mandiri, tenteram, dan bahagia," ucap Boni.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dan instansi terkait, melalui partisipasi masyarakat, swasta, dan akademisi untuk menghadapi isu-isu kependudukan, demi tercapainya Indonesia berkualitas yang dimulai dari lingkungan terkecil yakni keluarga.