Ketidakpastian Ekonomi Global Meningkat

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) perlu terus dijaga agar bisa menjadi instrumen andalan dalam menghadapi berbagai tekanan.

"Kita perlu untuk terus menjaga APBN sebagai instrumen yang selalu diandalkan dalam menghadapi berbagai tekanan," kata Sri Mulyani, di Jakarta, Sabtu (25/11).

Pernyataan tersebut merespons hasil diskusi bersama para menteri keuangan anggota forum Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Dalam diskusi itu, para menteri keuangan sepakat kondisi perekonomian global masih menantang dengan ketidakpastian yang meningkat.

Risiko tersebut di antaranya berasal dari stance kebijakan moneter global (higher for longer) dan peningkatan tensi geopolitik yang memperlemah prospek ekonomi global.

Menimbang hal itu, dibutuhkan instrumen yang dapat menjaga ketahanan negara.

"Komitmen untuk menjaga APBN sangat penting karena ini adalah alat yang menjadi fondasi dan sekaligus powerful untuk meng-address isu-isu pembangunan," ujar dia.

Di samping itu, Bendahara Negara mengungkapkan pertemuan APEC juga membahas tentang modern supply side ekonomi, terutama bagaimana disrupsi sisi suplai baik karena geopolitik maupun karena teknologi menjadi ancaman stabilitas perekonomian di Asia Pasifik.

Para Menteri Keuangan APEC berkomitmen mendukung serangkaian kebijakan di sisi suplai untuk mengatasi kegagalan pasar dan mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berdaya tahan, inklusif, dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut difokuskan pada peningkatan suplai tenaga kerja, sumber daya manusia, infrastruktur, research and development, serta investasi untuk mendukung keberlanjutan lingkungan.

Transisi Energi

Kemudian, APEC juga membahas mengenai sustainable finance. Sri Mulyani menyebut hal itu menjadi salah satu yang penting dan konsisten dibahas dalam pertemuan G20, yakni mengenai pentingnya untuk terus mendukung transisi energi secara bersih terutama di berbagai negara, termasuk pendanaan perubahan iklim dari negara maju kepada negara berkembang sebesar 100 miliar dollar AS sampai 2025.