Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Antisipasi Pelemahan Rupiah

Doc: dpr.go.id

Ket. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara.

JAKARTA - Pemerintah dan Bank Indonesia diingatkan untuk melakukan antisipasi menghadapi pelemahan rupiah akibat dinamika tren pasar global yang mengalami perubahan tajam. Harus ada penyesuaian terhadap kebijakan fiskal dan moneter.

"Pelemahan rupiah ini sangat berat karena ini bukan faktor domestik. Kondisi yang terjadi terhadap (pelemahan) rupiah adalah faktor global. Saya kira memang karena adanya konflik, negara-negara merger market ini kehilangan dana atau terjadi outflow ke Amerika, jadi Amerika meningkatkan suku bunga," kata Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Amir Uskara melalui rilis rekaman yang dikutip laman resmi DPR RI, Selasa (7/11).

Berdasarkan informasi yang diterima, tren penguatan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) terindikasi pudar pada awal November. Secara mendadak, rupiah cenderung melemah terhadap dolar AS hingga mendekati level Rp16.000. Di sisi lain, The Fed memutuskan menahan suku bunga di level 5,25-5,50 persen pada pertemuan September lalu. Namun, bank sentral AS tetap memberi sinyal untuk menaikkan kembali pada tahun ini.

Selain itu, pada Oktober lalu, Biro Statistik Tiongkok (NBS) mengumumkan PMI Manufaktur Tiongkok mengalami penurunan menjadi 49,5 pada Oktober 2023 dari 50,2 pada September lalu. Indikasi penurunan ini menandakan perkembangan sektor di Tiongkok semakin melambat. Terakhir, Bank of Japan mengumumkan suku bunganya tertahan pada kisaran minus 0,1 persen sejak tujuh tahun terakhir.

"Rupiah ini masih termasuk tergolong kuat dibanding negara-negara lain yang mengalami pelemahan (mata uang). Kita sih berharap mudah-mudahan kerja sama (dan) kolaborasi antara pemerintah yang mengatur fiskal dengan Bank Indonesia yang mengatur moneter ini betul-betul bisa membuat rupiah kembali survive," kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP).