AS Desak Tiongkok Pengaruhi Korut Kembali ke Meja Diplomasi

WASHINGTON DC - Amerika Serikat (AS) meminta Tiongkok menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Korea Utara (Korut) mengambil langkah-langkah mengekang memperluas konflik dan kembali ke jalur diplomasi. Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada Senin (2/10).

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Matthew Miller, membuat pernyataan tersebut di tengah rencana pertemuan puncak antara Presiden Tiongkok, Xi Jinping, dan Presiden Russia, Vladimir Putin, di Beijing bulan ini yang bisa memperkuat kerja sama kedua negara itu dengan Korut.

"Salah satu yang kami desak dalam percakapan kami dengan pejabat Tiongkok adalah bahwa Beijing memiliki posisi unik dalam menggunakan pengaruhnya terhadap Korut guna mendesak mereka mengambil langkah-langkah deeskalasi dan kembali ke jalur diplomasi," kata Miller dalam konferensi pers.

"Kami akan terus mendorong mereka (Tiongkok) agar menggunakan pengaruh itu sejauh mungkin sesuai keinginan mereka," imbuh dia.

Presiden Xi dan Presiden Putin diperkirakan bertemu dalam forum internasional terkait Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) bulan ini, setelah Putin bertemu dengan pemimpin Korut, Kim Jong-un, di pusat antariksa Russia pada 13 September lalu.

Pertemuan itu terjadi setelah AS memperkuat kerja sama keamanan trilateral dengan Korea Selatan (Korsel) dan Jepang di tengah ancaman militer Korut yang terus membesar dan semakin agresifnya Tiongkok, serta terjadinya perang Russia di Ukraina.

Miller pun dalam pernyataannya menegaskan kembali kekhawatiran Washington DC terhadap peningkatan kerja sama antara Russia dan Korut. "Kami mengkhawatirkan peningkatan hubungan antara Russia dan Korut, khususnya terkait potensi pengiriman senjata baik dari Korut ke Russia maupun dari Russia ke Korut," tutur dia.

Setop Provokasi

Sementara itu Duta Besar Korsel untuk PBB, Hwang Joon-kook, dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York, AS, pada Selasa (3/10) menekankan bahwa apabila kerja sama antara Korut dan Russia bermanfaat untuk memperkuat program senjata pemusnah massal dan daya militer Korut, maka hal itu jelas melanggar berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Peluncuran misil Korut yang beruntun, serta pengembangan program misil balistik dan senjata nuklir adalah pelanggaran terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB," ucap Dubes Hwang.

Dubes Hwang juga menekankan bahwa Korsel akan mendesak Russia untuk menepati perjanjian resolusi DK PBB secara penuh, dan juga mendesak Korut untuk menghentikan provokasi tambahan, serta memilih jalan denuklirisasi yang komprehensif termasuk dialog.

Menurut Menteri Unifikasi Kim Young-ho yang tengah mengunjungi Jerman pada Senin mengatakan bahwa apabila Russia menyuguhkan senjata atau teknologi militernya ke Korut, maka hal itu dapat menjadi ancaman langsung bagi Korsel, sehingga Seoul pun akan terpaksa mengambil langkah tegas.

Di dalam pertemuan dengan media di Berlin, Jerman, pemerintah Ukraina telah menegaskan bahwa Korut menyuguhkan senjata ke Russia, dan apabila Russia memberikan teknologi militer sebagai imbalan, hal itu merupakan bentuk provokasi terhadap Korsel.

Jika hal tersebut terwujud, maka Korsel terpaksa akanmempertimbangkan langkah tambahan selain sanksi yang telah diberikan Korsel dalam sanksi dunia internasional.