PLTU Cemari Lahan Pertanian dan Perairan

» Nelayan dan petani telah menyuarakan keprihatinan selama lebih dari satu dekade mengenai dampak buruk dari aktivitas pembangkit listrik dan pembuangan limbah.

» Semakin lama manusia menaburkan industri kotor sambil menuai polusi maka makin rumit pula mengatasi dampaknya.

JAKARTA - Beberapa desa di pesisir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, baru-baru dilaporkan sudah terkena dampak parah akibat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cirebon 1. Keberadaan pembangkit tersebut telah mencemari lahan pertanian dan wilayah perikanan warga, sehingga mengakibatkan berkurangnya pendapatan dan mata pencaharian penduduk selama lebih dari satu dekade.

Polusi dan perambahan yang dilakukan pabrik tersebut berdampak langsung pada lahan pertanian dan daerah penangkapan ikan setempat.

Warga, terutama nelayan dan petani, telah menyuarakan keprihatinan selama lebih dari satu dekade mengenai dampak buruk dari aktivitas pembangkit listrik dan pembuangan limbah, yaitu ikan sudah tidak banyak lagi di laut tempat nelayan mencari mata pencaharian.

Selain itu, proses pembakaran batu bara di PLTU Cirebon 1 telah menimbulkan dampak pada kualitas produksi garam di area tersebut.

Akibat pembakaran batu bara di situ, otomatis banyak debu batu bara beterbangan dan mengkristal bersama garam. Berbeda dengan garam di daerah-daerah lain.

Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa emisi fasilitas tersebut telah menyebabkan masalah pernapasan.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, yang diminta pendapatnya mengatakan kerugian nelayan yang disebabkan oleh PLTU Cirebon tidak sedikit. Nelayan sebagai penghasil ikan menanggung kerugian ekonomi dan sosial.

"Aktivitas PLTU Cirebon sudah sangat merugikan masyarakat lokal terutama nelayan. Wajar kalau PLTU Cirebon 1 masuk dalam daftar utama pensiun dini PLTU batu bara," tegas Bhima.

Di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) ada imbauan bagi warga agar mewaspadai bahaya polusi karena berpotensi menimbulkan sejumlah penyakit. Jakarta sendiri dalam beberapa waktu terakhir selalu menjadi kota paling polutif di dunia akibat dikepung PLTU batubara ditambah emisi kendaraan bermotor yang tidak terkendali.

Beban Jakarta pun harus dikurangi dengan menciptakan moda transportasi massal yang memadai serta penerapan jalan berbayar secara elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) yang bertujuan mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Selain itu, Pemerintah harus berani dan tegas mengambil langkah dengan memensiunkan lebih dini PLTU Batubara.

Instrumen Hukum

Guru Besar Ilmu Hukum Lingkungan Administrasi, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Suparto Wijoyo, baru-baru ini mengatakan penggunaan energi fosil telah mempertaruhlan kesehatan bumi dari ancaman pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change).