PLTU Cemari Lahan Pertanian dan Perairan

"Suhu bumi kian panas akibat menanggung beban karbon (CO2) yang berlebihan. Konstalasinya menciptakan tren suhu bumi yang secara hiperbolik cenderung dikatakan menuju global boiling atau pendidihan global.

Semakin lama manusia lengah dan terus menaburkan industri kotor sambil menuai polusi maka untuk mengatasinya makin rumit dan perlu ada tindakan menggunakan instrumen hukum.

"Ikhtiar mengatasi krisis iklim secara yuridis memang harus diatur. Pengurangan emisi gas rumah kaca tidak cukup dikhotbahkan dengan kesadaran moral, melainkan harus melalui otoritas negara berupa perangkat hukum. Organ negara tidak akan dapat memaksa khalayak untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca atau beralih ke energi hijau (green energy) dengan seruan verbal semata, tetapi perlu aturan (aksi legal)," ujarnya.

Pemanasan global yang telah bergerak menuju pendidihan global butuh aksi legal-esensial secara institusional dan personal. Segala sumber daya negara harus konsisten menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati, mendesak pemerintah menghentikan proyek ekstraktif yang terbukti mengancam keberlangsungan pangan laut termasuk PLTU.

Berbagai proyek ekstraktif, kata Susan, terbukti mencemari laut dan mengancam keberlangsungan pangan laut, sementara pangan laut merupakan sektor strategis yang penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

"Pembangunan PLTU menjadi salah satu proyek yang mengancam kehidupan nelayan sebagai produsen pangan laut," tutur Susan.