Niger, Mali, dan Burkina Faso Membentuk Aliansi Militer

JAKARTA - Pemerintahan militer di tiga negara Afrika - Niger, Mali, dan Burkina Faso - yang menggulingkan pemimpin mereka yang didukung Barat, sepakat untuk saling membantu, secara individu atau kolektif, jika terjadi agresi eksternal atau ancaman internal terhadap kedaulatan mereka.

Disiarkan RT, presiden sementara Mali Assimi Goita, mengatakan pada Sabtu (16/9) malam, ia menandatangani Piagam Liptako-Gourma dengan pemimpin Burkina Faso dan Niger, "dengan tujuan membangun kerangka pertahanan kolektif dan bantuan timbal balik."

"Setiap serangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial satu atau lebih pihak yang terikat kontrak akan dianggap sebagai agresi terhadap pihak lain,"bunyi teks piagam tersebut, seperti dikutip Reuters.

Piagam tersebut membentuk Aliansi Negara-negara Sahel yang terdiri dari tiga negara yang sebelumnya menjadi anggota pakta G5 Sahel yang didukung Paris, bersama Chad dan Mauritania. Negara-negara tersebut telah berantakan setelah serangkaian kudeta militer.

Menteri Pertahanan Mali Abdoulaye Diop menjelaskan,"Aliansi ini akan menjadi kombinasi upaya militer dan ekonomi antara ketiga negara,"dengan fokus pada perang melawan terorisme, khususnya di wilayah Liptako-Gourma, yang berbatasan dengan ketiga negara.

Mali dan Burkina Faso sebelumnya menyatakan bahwa setiap serangan terhadap Niger akan menjadi "deklarasi perang" terhadap mereka juga, setelah beberapa tetangga Niger dari Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengancam akan mengirim pasukan untuk memulihkan Presiden terguling Mohamed Bazoum.

Paris terpaksa menarik pasukannya dari Mali menyusul ketegangan dengan pemerintah militer pada 2020. Awal tahun ini, Paris juga menarik diri dari Burkina Faso setelah penguasa militer negara tersebut mengusir mereka.

Para pemimpin kudeta Niger juga membatalkan perjanjian militer yang mengizinkan pasukan Prancis melawan para jihadis di wilayah Sahel, sehingga Prancis hanya punya waktu satu bulan untuk menarik 1.500 tentaranya.Namun Prancis mengabaikan ultimatum dan tuntutan agar duta besarnya pergi, karena menolak mengakui otoritas kepemimpinan yang baru.