Bappenas Siapkan Skema Pembiayaan IKN untuk Tarik Investor

JAKARTA - Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Scenaider Clasein Hasudungan Siahaan mengungkapkan bahwa pemerintah menyiapkan skema pembiayaan yang menarik untuk mengaet minat investor dalam pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Pemerintah menyadari bahwa keterbatasan fiskal tidak akan cukup untuk membiayai pembangunan IKN yang membutuhkan dana yang sangat besar," kata Scenaider dalam acara "Peluang Investasi dan Pembiayaan Infrastruktur di Ibu Kota Nusantara" di Jakarta, kemarin.

Secara umum, pemerintah akan mengandalkan empat sumber pendanaan untuk pembangunan IKN, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), anggaran pemerintah daerah, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan swasta murni.

Namun, Scenaider mengatakan bahwa pemerintah akan memprioritaskan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur IKN. Hal tersebut dikarenakan skema KPBU dapat mendorong partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur. "Pemerintah akan menyiapkan skema KPBU yang lebih sederhana dan cepat," ujarnya.

Skema KPBU yang disiapkan pemerintah akan memiliki jangka waktu penyelesaian yang lebih pendek, yaitu enam bulan untuk proyek-proyek yang diinisiasi oleh swasta. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan berbagai insentif kepada investor, termasuk insentif perpajakan.

Scenaider menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pembangunan IKN. Pemerintah juga akan menjamin kepastian hukum dan konsistensi pelaksanaan pembangunan IKN.

"Ini akan jalan terus karena undang-undangnya sudah ada jadi kepastian hukumnya akan terus kita lakukan dan konsistensi dari administrasi pemerintahan juga akan mendukung ini," kata Scenaider.

Pemerintah berharap agar skema pembiayaan IKN yang menarik dapat mendorong minat investor untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Hal tersebut penting untuk mempercepat pembangunan IKN dan mewujudkannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia.

Scenaider mengatakan, pembangunan IKN merupakan salah satu strategi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan pembangunan geografis. Dengan memindahkan ibu kota ke Kalimantan, diharapkan akan ada investasi yang lebih besar di wilayah tersebut.

"Dalam konteks perencanaan pembangunan IKN memang merupakan salah satu strategi kita untuk bisa mengurangi ketimpangan dalam konteks pembangunan geographical, yang mungkin saat ini lebih fokus di Jawa, Sumatra, dan dengan relokasi ibu kota ke Kalimantan kita harapkan juga relokasi akan ikut kesana," ujarnya.