DPRD DKI harap JPM Dukuh Atas tarik warga pakai transportasi umum

Doc: ANTARA/HO-DPRD DKI Jakarta

Ket. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi mendatangi Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas di Jalan Galunggung, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (14/9/2023).

Jakarta - Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berharap Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM) Dukuh Atas di Jakarta Selatan mampu menarik warga pakai transportasi umum.

"Saya harap JPM Dukuh Atas mampu menggugah kebiasaan warga DKI Jakarta untuk menggunakan moda transportasi massal," kata Edi di Jakarta, Kamis.

Edi menuturkan fasilitas yang disediakan jembatan ini terbilang bagus dan nyaman sehingga bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk pelanggan transportasi umum.

Terlebih, JPM sepanjang 230 meter ini mengintegrasikan lima moda trasportasi sekaligus, yakni Kereta LRT Jabodebek, Kereta Commuter Line (KRL), Kereta MRT Jakarta, Kereta Bandara, dan Bus TransJakarta.

Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menuturkan Jakarta memang sudah selayaknya mengintegrasikan seluruh moda transportasi untuk mempermudah mobilitas.

Terlebih, jembatan dengan desain modern ini tentu mampu menjadi daya tarik masyarakat pengguna kendaraan pribadi agar mau berpindah menggunakan transportasi umum.

"Yang namanya koneksivitas antar moda itu harus dilakukan. Buatlah kemudahan masyarakat dari rumah sampai kantor, dari rumah sampai rumah eyangnya dengan satu aplikasi," terang Sumadi.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono berpesan kepada PT MRT yang ditunjuk sebagai pengelola JPM Dukuh Atas agar selalu menjaga kebersihan sehingga para pengguna merasa nyaman.

"Saya pesan untuk menjaga aset ini, karena ini aset kita semua, dan kedua adalah dijaga kebersihannya," ucap Heru.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat menjelaskan, JPM Dukuh Atas yang memiliki luas lahan 2.350 meter dengan panjang 230 meter ini dibangun berdasarkan instruksi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada 7 Januari 2021 lalu dan tidak menggunakan anggaran Negara ataupun Daerah.

"Pembangunan jembatan ini tidak menggunakan APBD atau APBN. Tetapi kami melakukan pembiayaan kreatif (creative financing), menjalin kerjasama dengan swasta," ujar Tuhiyat.