PLTU Batu Bara dan Kendaraan Bermotor Penyebab Polusi Tinggi di Jakarta

Dibuka ke Publik

Pengkampanye iklim dan energi Greenpeace, Bondan Andriyanu, mendesak pemerintah untuk membuka ke publik industri pemicu emisi.

"Seharusnya dibuka ke publik, karena pelaku industri sudah diwajibkan untuk memasang CEMS (continuous emissions monitoring system) yang datanya masuk ke server KLHK, tinggal dibuka saja," katanya.

Untuk menanggulangi emisi, di mengatakan langkah-langkah yang harusnya diambil adalah meminta Presiden dan KLHK mencabut kasasi dalam gugatan warga negara mengenai polusi udara yang sudah dimenangkan sejak 2021.

"Tinggal melaksanakan perintah hakim dalam putusan yang sudah lengkap dan juga melekat kepada Jawa Barat dan Banten bukan hanya Jakarta. Karena ada polusi udara lintas batas," tegasnya.

Lebih lanjut, dia meminta pembuatan baseline data sumber pencemar udara secara berkala, bukan hanya Jakarta, tapi juga Jawa Barat dan Banten.

Bondan juga meminta agar menambah alat pantau udara yang representatif yang akan memberikan early warning system (sistem peringatan dini) ketika polusi udara sedang tidak sehat. Dengan adanya peringatan dini maka masyarakat untuk melindungi dirinya agar tidak terpapar oleh polusi udara.

"Jadikan angka korban dan kerugian ekonomi akibat polusi udara menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk membuat kebijakan yang benar-benar bisa mengendalikan sumber pencemaran udara salah satunya adalah penggunaan bahan bakar fosil termasuk untuk keperluan industri," tegasnya.

Sementara itu, Dosen Departemen Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Surabaya, Arry Febrianto, mengatakan, kebijakan WFH dan wacana pengadaan kendaraan listrik itu langkah baik, namun tetap perlu dilihat faktor-faktor lain yang turut mempengaruhi kualitas udara Ibu Kota.

"Penggunaan batu bara yang menghasilkan emisi tinggi sebagai sumber bahan bakar pembangkit listrik itu sumber utama polusi di Jakarta," tutur Arry.