Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

PBNU Larang Pengurus Gunakan NU di Politik Praktis

12 Rabu, 06 Sep 2023, 01:06 WIB | Oleh: Tim Penulis
PBNU Larang Pengurus Gunakan NU di Politik Praktis PBNU Larang Pengurus Gunakan NU di Politik Praktis Doc: ANTARA/Indra Arief Pribadi)
Ket. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB-NU) KH Yahya Cholil Staquf saat menyampaikan keterangan kepada wartawan perihal pertemuannya dengan Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/9)

JAKARTA - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan pihaknya akan memberikan sanksi bagi pengurus yang menggunakan lembaga NU untuk kepentingan politik praktis.

"Kalau ada pengurus NU, kemudian menggunakan lembaga NU untuk kegiatan politik politik praktis, langsung kami tegur," tegas Yahya usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (4/9) malam.

Apabila sanksi teguran tidak diindahkan, kata Yahya, ada prosedur pemberian sanksi lain. "Ada prosedurnya, nanti kami peringatkan. Kalau diulangi, peringatan kedua. Kalau diulangi lagi, bisa diberhentikan. Sudah ada mekanismenya. Sekali diperingatkan sudah kapok biasanya," terangnya.

Yahya mengungkapkan bahwa beberapa waktu lalu sempat ada beberapa pengurus di tingkat kabupaten yang diberi teguran karena mengadakan deklarasi calon presiden di Kantor NU. "Ini ndak boleh. Kami tegur. Misalnya, dia pribadi ikut ke sana ke mari itu hak pribadinya," kata Yahya.

Apabila ada calon presiden yang bukan pengurus NU, namun mengatasnamakan NU, Yahya mengatakan bahwa pihaknya hanya bisa memberikan klarifikasi. "Kalau ada capres mengatasnamakan NU, tetapi bukan pengurus NU, ya, kami juga bisa mengatakan itu tidak benar. Akan tetapi, 'kan kami tak bisa beri sanksi apa-apa kalau bukan pengurus," jelas dia.

Ketum PB NU KH Yahya Cholil Staquf menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta untuk meminta Presiden Joko Widodo membuka Munas Alim Ulama yang bergulir pada 18 hingga 20 September 2023.

"Tadi saya mengantarkan surat permohonan untuk Bapak Presiden untuk membuka Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama," kata Yahya Cholil Staquf.

Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB, kata Yahya, Presiden Jokowi telah mengonfirmasi kesediaannya untuk hadir dalam agenda pembukaan kegiatan di Pondok Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/9).

"Beliau (Jokowi) memastikan akan hadir pada 18 September secara resmi membuka Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap," ujarnya.

PBNU dijadwalkan menggelar Munas Alim Ulama dan konferensi besar pada 18 hingga 20 September 2023.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
  • Jennie BLACKPINK Luncurkan Font Hangeul Baru di Instagram, Bahasa Korea Makin Mendunia!
    Hi, The introduction of new Korean lettering styles shows ...
  • 3 Game Indie di Steam yang Diam-diam Punya Gameplay Adiktif
    Hi, Indie games can be surprisingly addictive when they ...
  • Jakarta Game On 2026 Buka Peluang Ekonomi Bagi Anak Gen Z
    Hi, Gaming is creating new possibilities for Gen Z, ...
  • Bukan Lagi Soal Smelter! Ini Strategi Baru yang Bikin Industri RI Naik Kelas
    Sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah melalui pembangunan ...
  • Angkatan Darat AS Berlatih Menggali Kuburan Massal untuk Skenario Perang dengan Banyak Korban
    Apa mungkin AS akan melakukan invasi darat ke ...
pasang iklan di koran jakarta
pasang iklan di koran jakarta

500 Anak-anak Terlibat di dalam LAS

33 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Daerah
500 Anak-anak Terlibat di d...

Diusianya Ke-75, Sido Muncul Luncurkan Tolak Angin Gold

46 menit yang lalu | Mohammad Zaki Alatas

Ekonomi
Diusianya Ke-75, Sido Muncu...

Terkait Penyadapan, Kapolri Keluarkan Laporan Polisi

52 menit yang lalu | Aloysius Widiyatmaka

Nasional
Terkait Penyadapan, Kapolri...
Nasional
Komisi III: Kasus Penyadapa...
Nasional
Pengarahan Menteri Pertahan...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP

12 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +
logo kj
Kami mendeteksi AdBlocker di browser anda


Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas. Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.

Silakan non-aktifkan AdBlocker dengan cara:
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".

Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.