Bintang: Masalah 'Stunting' Erat Kaitannya dengan Isu Gender

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga, mengatakan kesenjangan dalam mendapatkan akses informasi dan edukasi yang diterima oleh perempuan menjadi salah satu penyumbang besar terjadinyastuntingpada anak.

"Permasalahanstuntingberkaitan erat dengan isu gender serta isu-isu perempuan dan anak lainnya, terutama dalam keluarga," kata Menteri Bintang dalam keterangan di Jakarta, Senin (28/8).

Menurut dia, persoalan yang dihadapi perempuan seperti akses terhadap informasi maupun layanan yang ada, keberadaan ruang untuk berpartisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, persiapan perkawinan, kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak menjadi isu krusial yang harus benar-benar diperhatikan dalam meminimalkan terjadinyastuntingpada anak di kemudian hari.

Untuk memastikan penurunan angkastuntingyang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kemitraan dan kerja sama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak.

"Agar sama-sama bergerak tidak hanya dalam hal mengatasi stunting, namun permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak," kata dia.

Menteri PPPA mengatakan Indonesia masih dihadapkan dengan isustuntingyang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul. Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia, dan ke-2 di Asia tenggara terkait isustunting. Sekitar 30 persen atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalamistunting.

Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensistuntingpada anak adalah sebesar 21,6 persen, dimana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menegaskan bahwa angkastuntingdi masing-masing negara harus kurang dari 20 persen. Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Menteri Bintang pun lalu mendorong kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) untuk pemenuhan hak anak atas kesehatan.

Gemarikan merupakan salah satu program nasional yang memberikan dampak langsung dalam upaya penanganan dan pencegahanstunting yang masih menjadi ancaman besar bagi Indonesia yang terus berupaya mengembangkan pembangunan SDM yang berkualitas dan unggul.Ant/I-1