Implementasi Sawit Berkelanjutan Terus Dipacu

JAKARTA-Upaya untuk mempercepat implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia terus dilakukan. Tujuannya untuk mendorong saya saing petani perkebunan sawit.

Kali ini Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan PT Mutuagung Lestari Tbk. (MUTU International) meneken nota kesepahaman bersama (MOU) untuk memfasilitasi Sertifikasi sektor kelapa sawit petani sawit swadaya dan mendukung.

Sekjen SPKS Nasional Mansuetus Darto mengatakan, kerjasama SPKS dengan PT Mutuagung Lestari Tbk. agar bisa mengakselerasi, mendorong dan mempermudah proses sertifikasi sawit berkelanjutan pada anggota SPKS. Hal itu mengingat SPKS memiliki komitmen untuk mentransformasikan petani sawit anggota untuk masuk dalam standar pasar minyak sawit dunia melalui skema sertifikasi ISPO maupaun RSPO.

"Target SPKS pada 2023-2025 akan mensertifikasi anggotanya sekitar 4.000 petani sawit masuk dalam proses sertifikasi ISPO dan RSPO," ungkap Mansuetus Darto di Jakarta, Senin (31/7).

Saat ini melalui kerja sama antara SPKS dan Mutu International anggota SPKS yang telah disertifikasi RSPO sebanyak 4 Koperasi dan 1 Koperasi tersertifikasi ISPO 1 Koperasi yang menaungi dengan jumlah petani sekitar 700 petani dengan luas lahan sekitar sekitar 1300 hektar yang tersebar di Provinsi Riau, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat.

Presiden Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk, Arifin Lambaga mengatakan pihaknya selaku Lembaga Sertifikasi di sektor sawit terbesar di dunia berkomitmen mendukung dan memfasilitasi para petani mendapatkan sertifikat Pengelolaan Sawit Berkelanjutan melalui tahapan audit dan penilaian yang independen dan kredibel, baik melalui skema ISPO, RSPO maupun ISCC.

Sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan pengelolaan usaha yang berkelanjutan, MUTU International terus mengajak semua pihak untuk turut berperan aktif, khususnya koperasi koperasi petani sawit, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan Pemerintah.

"Koperasi petani sawit memiliki peran krusial sebagai ujung tombak untuk meningkatkan kesadartahuan pentingnya sertifikasi berkelanjutan serta meningkatkan komitmen petani dalam memenuhi peraturan pemerintah dan praktek terbaik, sebagai bagian dari partisipasi petani dalam menjalankan program pemerintah melalui mandatory ISPO pada 2025," ujar Arifin.