Kebijakan BI Menahan Bunga Acuan Patut Dipertanyakan

JAKARTA - Kebijakan Bank Indonesia (BI) mempertahankan suku bunga acuan BI7days Reverse Repo Rate di level 5,75 persen di tengah tren kenaikan oleh bank-bank senntral global patut dipertanyakan. Otoritas moneter itu dinilai terlalu berani mengambil risiko yang terlalu besar, padahal nilai tukar rupiah sudah jauh dari nilai wajar.

Kalau bunga acuan tidak dinaikkan ke tingkat sewajarnya demi untuk menahan rupiah dan inflasi, maka bisa memicu kepanikan di pasar. Kalau itu terjadi, maka rupiah akan anjlok dan inflasi meroket, sehingga untuk meredam dengan menaikkan suku bunga, sudah tidak akan efektif lagi.

Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara (LPEKN), Sasmito Hadinegoro yang diminta pendapatnya dari Jakarta, Jumat (23/6) mengatakan kalau sudah kejadian dan bank sentral reaktif, maka kebijakannya tidak efektif yang ada rupiah terus merosot dan inflasi naik.

Sasmito menduga bank sentral sebenarnya paham dengan masalah tersebut, tapi karena ada kepentingan kelompok tertentu, maka mereka tidak mengambil kebijakan yang seharusnya ditempuh.

"Kebijakan mempertahankan suku bunga rendah itu untuk menutup potensi rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan/NPL yang jumlahnya ribuan triliun. Kalau BI menaikkan bunga acuan, potensi keuntungan bank akan turun, sehingga tidak bisa menutupi potensi kerugian," kata Sasmito.

Masalahnya, saat bank untung besar, mereka malah membagi-bagikan dividen dalam porsi yang besar, sehingga bank tidak menjadi lebih sehat karena laba yang ditahan kecil, malah yang menikmati di bank swasta adalah debitur BLBI. Sedangkan, di bank BUMN, Pemerintah memang menikmati dari dividen, tapi kelak akan mengeluarkan lagi anggaran lebih besar untuk menutup kerugian jika terjadi masalah.

"Suku bunga acuan artificial tidak membuat bank makin sehat karena keuntungan yang diperoleh bank dibagi-bagi untuk dividen, bukan untuk memperkuat modal guna menutupi potensi kerugian atau NPL. Kalau banknya tidak sehat, maka ekonomi akan dikorbankan sebab rupiah melemah dan suatu saat inflasi tidak terkendali," katanya.

Angka inflasi sendiri jelas Sasmito jika dicermati sepertinya tidak riil karena kelihatan rendah padahal impor pangan nilainya belasan miliar dollar AS. Begitu pula seluruh barang konsumsi hampir semuanya impor terutama online shop. Kalau pun neraca perdagangan surplus karena harga beberapa komoditas sedang tinggi, meskipun ada yang mulai turun seperti batu bara.

Dengan perlambatan ekonomi dunia, tentu membuat permintaan komoditas dari negara tujuan ekspor pasti turun. Sebaliknya kebutuhan konsumsi dalam negeri tidak turun karena merupakan kebutuhan dasar.

Sangat Mustahil

Kalau ditelusuri lebih detail, masih banyak dana hasil ekspor Indonesia tidak kembali atau ditempatkan dalam negeri, tapi parkir di luar negeri, sehingga berdampak pada defisit anggaran. Selanjutnya, BI akan terus mencetak duit, dan utang melonjak karena kebergantungan pada impor tinggi apalagi harga dalam dollar AS. "Kalau AS dan Eropa inflasinya tinggi, sangat mustahil jika inflasi kita rendah," katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan akumulasi dari inflasi yang tidak terkendali dan bank semakin tidak sehat meski sudah disubsidi dengan kebijakan tak wajar seperti bunga acuan rendah, ditambah dengan membiarkan bank bagi dividen gila-gilaan, membuat masalah menumpuk dan mencapai titik nadir. Saat itulah BI tidak akan mampu lagi menahan tekanan kurs rupiah yang turun dan inflasi yang tinggi.

Ia pun mengimbau BI agar tidak hanya memikirkan kepentingan kelompok tertentu, tapi mengabaikan kepentingan nasional, agar krisis moneter seperti 1998 tidak terulang. Saat itu Pemerintah dan BI berpihak pada kepentingan oligarki tapi merusak kepentingan nasional.

"BI dan OJK tidak pernah belajar dari sejarah, akhirnya Indonesia bisa menjadi The Sick Man of Asia, penyakit akut yang susah disembuhkan. Kalau terus begini, maka jangan salahkan publik kalau mereka selalu berasumsi dan menduga para penentu kebijakan mendapat keuntungan dari pembagian dividen. Aturan dan kebijakan yang berlaku baik secara pribadi maupun kelompok menguntungkan mereka," katanya.