Kepala BPKP: Penyelesaian Stunting 378 Daerah Tak Sesuai Target

JAKARTA - Penyelesaian kasus stunting di 378 daerah di Indonesia tidak sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Karenanya, pemerintah perlu meningkatkan upayanya untuk mengejar ketertinggalan di sisa periode lima tahun ini.

"Kualitas ruang kelas sekolah masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi/kabupaten/kota," ujar Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dalam sambutan Rapat Koordinasi Pengawasan Internal (Rakornas Wasin) 2023 di Jakarta, Rabu (14/6).

Pada sektor infrastruktur, dia mengungkapkan terdapat 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya belum dimulai, di mana kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek, serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan.

Kemudian, dia mengungkapkan perencanaan dan penganggaran untuk daerah belum optimal, yang mana BPKP menemukan bahwa sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal, mengacu sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik.

Selain itu, pihaknya juga menemukan ada potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik.

Dalam kesempatan ini, pihaknya mengungkapkan pelaksanaan pengawasan intern dalam upaya pengawalan dan pendampingan belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D).

"Di lapangan, masih kerap terjadi penolakan atau penghalangan terhadap upaya pengawalan yang kami rancang untuk dilakukan sejak tahap awal program/ kegiatan," ujar Ateh.

Dalam Rakornas Wasin 2023 ini, BPKP mengangkat tema "Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi". Rakornas dihadiri sebanyak 2.817 peserta, terdiri dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D), Direksi dan SPI BUMN, serta pimpinan APIP K/L/D dan Pemeriksa Eksternal.

"BPKP bersama seluruh jajaran konsisten dalam melaksanakan pengawasan dalam berbagai program pembangunan prioritas demi memastikan integritas serta efektivitas keuangan negara dan daerah serta pembangunan nasional," ujar Ateh.