Berita Gembira, Menko Polhukam Nilai Kondisi Perbatasan RI Semakin Baik

Doc: ANTARA/Narda Margaretha Sinambela

Ket. Menko Polhukam Mahfud MD saat menyampaikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Jakarta - Berita gembira, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhkam)Mahfud MD menilai kondisi wilayah perbatasan Indonesia sudah semakin baik.

"Dari laporan yang saya terima, terutama dari Bapak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan dari hasil pengamatan langsung, saya sebagai ketua pengarah serta saudara-saudara BNPP melakukan kunjungan ke beberapa wilayah. Saya dapat menyimpulkan secara bertahap wajah perbatasan kita ini sudah berubah menuju ke arah yang lebih baik," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2023 di Hotel Discovery Ancol, Jakarta Utara, Kamis.

Dengan kondisi perbatasan yang semakin membaik itu, lanjutnya, masyarakat jadi merasakan banyak manfaat.

Menurut Mahfud, perbatasan negara adalah beranda depan yang merepresentasikan wajah bangsa dan kemajuan Indonesia, sehingga pembangunan perbatasan terus dilakukan oleh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L) secara simultan dan terarah.

Secara geografis, lanjutnya, Indonesia merupakan negara dengan banyak pulau, yaitu sekitar 17.580 pulau. Menurut Mahfud, semua pulau itu sudah dicatatkan ke PBB.

"Ada pulau yang sudah bernama dan ada juga yang belum bernama," tambah Mahfud.

Oleh karena itu, Pemerintah membentuk BNPP melalui Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Presiden (PP) Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas PP Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) .

"Para menko sebagai pengarah, mendagri sebagai ketuanya, ditambah 27 kementerian dan lembaga, hingga para gubernur yang wilayahnya punya perbatasan dengan negara lain itu juga menjadi anggota," ucap Mahfud.

Dia mengungkapkan di penghujung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil PresidenMa'rufAmin, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2023/2024 dan rencana induk pengelolaan perbatasan negara 2023/2024 akan berakhir.

Maka, diperlukanre-focusingagar target di perbatasan yang belum terlaksana, berkelanjutan, dan telah ditetapkan dapat terlaksana secara maksimal.

"Tentu saja mungkin nanti akan ada yang tersisa, tetap kami usahakan agar maksimal. Kalau ada pun yang tersisa, nanti tinggal yang lebih mudah dan lebih teknis dari target yang sudah ditetapkan Bapak Presiden Jokowi," ungkapnya.

Hal itu untuk mewujudkan perbatasan negara sebagai beranda depan yang aman, berdaulat, dan berdaya saing.

Mahfudmengakui sangat menaruh perhatian terhadap implementasi program-program pembangunan perbatasan sebagaimana tertuang dalam rencana induk dan rencana aksi pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan.

"Saya menegaskan bahwa itu adalah tugas kami selaku anggota BNPP dan tentu saya katakan tadi lebih tinggi dari itu adalah tugas dan kewajiban kita," jelasnya.

Dia menjelaskan tugas dan kewajiban itu harus diwujudkan demi melindungi demografi dan geografi Indonesia. Dia pun berharap semua anggota BNPP dapat meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam upaya membangun wilayah perbatasan.

"Selaku Menkopolhukam, saya dan menko lainnya yang berkedudukan sebagai pengarah akan melakukanmonitoringdan memantau implementasi program pembangunan dalam rencana induk dimaksud," ujarMahfud MD.