Target Defisit APBN 2024 Dianggap Masih Realistis

JAKARTA - Target defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dinilai realistis di tengah pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Karena itu, pemerintah diperkirakan dapat mencapai target defisit APBN 2024 di kisaran 2,16-2,64 persen.

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Segara Research Institute, Piter Abdullah, menilai perekonomian secara bertahap membaik pascapandemi Covid-19. Seiring membaiknya ekonomi, lanjut Piter, pendapatan negara dari sisi pajak juga akan meningkat.

"Dengan demikian, defisit APBN juga akan makin mengecil," kata Piter, di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Terkait pendapatan, Piter juga berpendapat target pemerintah mengenai pendapatan negara pada 2024 yang berada di kisaran 11,8-12,38 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) juga realistis.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan pemerintah menargetkan peningkatan pendapatan negara pada 2024. Tahun lalu, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar 11,19 persen hingga 11,7 persen dari total PDB pada 2023.

Dari sisi belanja negara, pemerintah menargetkan besaran 13,97-15,01 persen dari PDB. Kemudian, keseimbangan primer ditargetkan bergerak menuju positif ke kisaran defisit 0,43 persen dan surplus 0,00 persen dari PDB. Sementara itu, rasio utang akan tetap terkendali dalam batas yang tetap bijak atau prudent di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen dari PDB.

Adapun kebijakan belanja 2024 diarahkan untuk menuntaskan proyek prioritas strategis, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), pemenuhan infrastruktur dasar dan konektivitas, serta pelaksanaan Pemilu 2024. Sedangkan secara keseluruhan, kebijakan APBN 2024 diarahkan untuk tetap ekspansif dan terukur untuk terus mendukung transformasi ekonomi.

Target penurunan defisit tahun depan bertujuan untuk mendorong pembiayaan yang hati-hati, kreatif, dan berkesinambungan agar bisa terus berkelanjutan. Menkeu juga menargetkan pertumbuhan ekonomi pada 2024 dapat menyentuh 5,3 persen hingga 5,9 persen. Penetapan target tersebut disusun berdasarkan fenomena guncangan besar perekonomian global serta tensi geopolitik global yang terus berlarut.

Sumber Potensial

Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menyarankan pemerintah mendorong penerimaan pajak melalui upaya ekstensifikasi. Bhima juga merekomendasikan pemerintah untuk segera menjalankan berbagai pajak yang telah memiliki payung hukum, misalnya pajak karbon yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP).

Bhima berpendapat pajak karbon dapat menjadi sumber penerimaan negara yang potensial. Di sisi lain, Bhima juga mengatakan pemerintah perlu berhati-hati dalam memberikan insentif fiskal dari sisi pajak. Menurutnya, pemerintah perlu lebih menyaring lagi sektor-sektor usaha yang menjadi penerima insentif pajak agar dana yang digelontorkan dapat tepat sasaran dan berdampak positif pada perekonomian.