Tiongkok Bersikeras Pertahankan Status Negara Berkembang

BEIJING - Tiongkok bersikeras mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang yang telah diakui oleh dunia dan menolak keinginan Amerika Serikat (AS) yang hendak melabelinya sebagai negara maju.

"Status Tiongkok sebagai negara berkembang memiliki dasar yang kokoh yang diakui oleh WTO dan perjanjian-perjanjian internasional lainnya. Status ini tidak boleh lepas dari Tiongkok," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA), Wang Wenbin, di Beijing, Jumat (12/5).

Menurut Wang, status Tiongkok sebagai negara berkembang juga didukung oleh fakta-fakta konkret seperti Produk Domestik Bruto tahun 2022 sebesar 12.741 dollar AS atau seperlima dari negara ekonomi maju dan seperenam dari AS.

Seperti dikutip dari Antara, Produk Nasional Bruto Tiongkok menempati peringkat ke-68 dan Indeks Pembangunan Manusia berada di urutan ke-79 dunia pada 2021, sama dengan negara-negara besar berkembang lainnya.

Namun demikian, sepanjang 2013- 2021, Tiongkok telah menyumbang rata-rata 38,6 persen pertumbuhan ekonomi dunia atau lebih besar dibandingkan kontribusi negara-negara maju yang tergabung dalam G7.

Selama bertahun-tahun, lanjut Wang, Tiongkok bekerja sama dengan negara-negara berkembang lainnya di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam memperjuangkan pembangunan nasional secara bebas dan kepentingan bersama.

"AS tidak dapat memutuskan apakah Tiongkok berstatus sebagai negara berkembang atau bukan," kata Wang menanggapi Kongres AS yang menentang status negara berkembang Tiongkok di WTO dan meminta Departemen Luar Negeri AS tidak mengklasifikasi Tiongkok sebagai negara berkembang itu.

Bibit Perselisihan

Wang justru menilai upaya AS tersebut untuk menabur bibit perselisihan antara Tiongkok dan negara-negara berkembang lainnya.

"Tetapi, Tiongkok tidak akan jatuh dalam perangkap itu. Tiongkok akan tegas mempertahankan status negara berkembang dan meningkatkan solidaritas dengan negara-negara berkembang lainnya," kata Wang menegaskan.

Sebelumnya diberitakan pertumbuhan ekonomi dan pasar di Tiongkok sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia dengan populasi lebih dari 1,4 miliar jiwa dianggap memberi peluang substansial bagi negara-negara Asean.

"Pengaruh ekonomi Tiongkok merupakan kekuatan pendorong yang signifikan di balik perkembangan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) pada 2022," kata Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Edi Prio Pambudi.

Pakta perdagangan bebas RCEP melibatkan 15 negara Asia-Pasifik termasuk 10 negara anggota Asean (Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam) dan lima mitra dagang Asean, yaitu Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. "Partisipasi Tiongkok dalam RCEP memberi negara-negara anggota akses ke pasar konsumen yang masif yang menawarkan peluang substansial bagi para pengekspor Asean," katanya.

Pejabat ekonomi itu juga menyoroti peran penting Tiongkok dalam integrasi negara-negara Asean ke dalam rantai nilai global.

"RCEP memperkenalkan rantai nilai regional yang memberikan peluang lebih besar bagi produk manufaktur Asean untuk berpartisipasi dalam rantai nilai global. Tiongkok, sebagai pemain penting dalam basis produksi global untuk produk manufaktur dan teknologi tinggi, sedang, dan akan tetap krusial dalam konteks ini," kata Edi.