Masalah Dunia Saat Ini Lebih Kompleks Dibanding Era Wabah

JAKARTA - Dunia saat ini berhadapan dengan masalah yang lebih kompleks dibandingkan pada era pandemi atau wabah Covid-19. Situasi geopolitik yang tengah terjadi menciptakan krisis global sehingga mendorong peningkatan harga energi dan pangan serta kenaikan inflasi terutama di Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, dalam peluncuran laporan "Pathways Towards Economic Security: Indonesia Poverty Assesment oleh World Bank (Bank Dunia)" di Jakarta, Selasa (9/5).

"Saya tidak menyebutkan pandemi itu tidak rumit pada saat itu, kami juga benar-benar kewalahan. Namun saat ini, kita berhadapan dengan kebijakan di lingkungan (global) yang jauh lebih kompleks yang semuanya tidak didorong oleh masalah ekonomi semata, namun masalah ekonomi yang bersumber dari politik dan geopolitik serta keamanan. Itulah mengapa proyeksi dan prediksi menjadi lebih kompleks karena kita tidak dapat memprediksi politik," kata Menkeu.

Seperti dikutip dari Antara, Menkeu mengatakan berbagai persoalan tersebut, menyebabkan peningkatan inflasi di AS dan Eropa sehingga berimplikasi besar ke seluruh dunia mengingat Bank Sentral (the Fed) menaikkan tingkat suku bunga. Dengan suku bunga yang tinggi, inflasi yang melonjak, dan killing the job.

Selagi masalah ekonomi terjadi di dunia, keadaan geopolitik turut mendorong problem ekonomi. "Saya akan bertanya kepada siapa pun di sini dari Australia, bisakah Anda memprediksi apa yang akan terjadi dengan politik di Australia? Saya kira tidak demikian. Meski banyak polling, dapatkah Anda memprediksi apa yang akan terjadi pada pemilu Amerika Serikat 2024? Saya kira tidak demikian," kata Sri Mulyani.

Kebijakan Lebih Baik

Menkeu mengajak para pemangku kepentingan di lingkungan politik untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih baik dalam mengatasi berbagai persoalan di tingkat global.

"Politik adalah sesuatu yang nyata dan dapat membentuk banyak kebijakan. Itulah mengapa kita harus melakukan yang terbaik dari lingkungan politik dan melakukan yang terbaik untuk mendorong kebijakan yang baik," ucap Menkeu.

Terkait dengan ancaman krisis, sebelumnya Sekjen PBB, Antonio Guterres, dalam pengantar "Laporan Global tentang Krisis Pangan" terbaru, menyebutkan kondisi kerawanan pangan di dunia saat ini merupakan dakwaan yang tajam atas kegagalan umat manusia untuk mengakhiri kelaparan.

Betapa tidak, dalam laporan yang ditulis Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) itu menyebutkan bahwa pada 2022, terdapat sekitar 258 juta orang di 58 negara yang menghadapi kerawanan pangan akut pada tingkat krisis atau tingkat yang lebih buruk.

Angka tersebut juga dilaporkan meningkat dari setahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 193 juta orang di 53 negara. Bahkan, laporan dari FAO tersebut juga menyebutkan jumlah kerawanan pangan akut meningkat selama empat tahun berturut-turut.

Dalam laporan yang diluncurkan pada 3 Mei 2023 tersebut, Guterres menilai adanya kondisi lebih dari seperempat miliar orang pada saat ini menghadapi tingkat kelaparan akut, dan beberapa berada di ambang kelaparan, merupakan hal yang "tidak masuk akal".

Berdasarkan informasi dari situs resminya, FAO telah mulai memberikan laporan mengenai kondisi kelaparan di dunia sejak tahun 1974, atau hampir setengah abad yang lalu.

Sedangkan sesuai dengan sejumlah mandatnya, FAO berupaya untuk mengentaskan kelaparan, kerawanan pangan dan semua bentuk malnutrisi di berbagai belahan penjuru dunia.

Kelaparan itu sendiri diberikan makna, masih menurut situs resmi FAO, sebagai sensasi fisik yang tidak nyaman atau menyakitkan yang disebabkan konsumsi energi makanan yang tidak memadai.

Sedangkan kerawanan pangan adalah kondisi yang dialami seseorang bila dia tidak memiliki akses rutin kepada pangan yang aman dan bergizi bagi pertumbuhan dan perkembangan normal serta menjalani kehidupan yang aktif dan sehat.