Inflasi 3,48 Persen Masuk Target, Kemendagri Soroti Harga Pangan Belum Stabil

JAKARTA - Pemerintah mencatat inflasi nasional mengalami penurunan menjadi 3,48 persen dan masih berada dalam rentang target yang ditetapkan. Meski demikian, pemerintah daerah diminta untuk tidak lengah terhadap potensi kenaikan harga di berbagai wilayah.

Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa capaian tersebut patut disyukuri, namun bukan alasan untuk berpuas diri. Stabilitas inflasi dinilai masih menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi secara serius oleh seluruh daerah.

"Kita bersyukur karena inflasi kita terjaga, cukup baik turun ke angka, masuk dalam angka target di bawah 3,5 persen, 3,48 persen, tapi jangan kita berpuas diri," ujar Menteri Dalam Negeri dalam rapat koordinasi di Jakarta, Senin (6/4).

Ia juga menekankan bahwa kondisi inflasi tidak merata di seluruh wilayah Indonesia. Sejumlah daerah masih menghadapi tekanan harga, terutama dalam periode bulanan.

Ia mengingatkan pentingnya pemerintah daerah untuk tidak hanya berfokus pada data inflasi tahunan (year on year). Menurutnya, inflasi bulanan (month to month) justru lebih relevan dalam membaca tren terkini di lapangan.

"Yang lebih utama sekali sebetulnya adalah month to month, waktu dari bulan ke bulan Februari ke Maret itu yang lebih menggambarkan tren dibanding dari membandingkan di tahun lalu," jelasnya.

Dalam forum tersebut, pemerintah juga mengidentifikasi sejumlah daerah yang mengalami tekanan inflasi bulanan cukup tinggi. Wilayah seperti Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, hingga Jawa Tengah diminta segera mengambil langkah konkret.

"Kepala daerah [agar menggelar] rapat TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Ini month to month-nya Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, NTB, Kaltim, Papua, Sulsel, Jawa Tengah, Kaltara, Bali itu pada posisi yang enggak boleh diam, harus segera bergerak," tegasnya.

Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang kerap memicu inflasi di daerah, yakni keterbatasan pasokan, peningkatan permintaan, serta gangguan distribusi. Oleh karena itu, respons cepat dan koordinasi lintas sektor menjadi kunci pengendalian harga.

Pemerintah daerah diminta aktif melakukan pemantauan harga serta memastikan distribusi barang berjalan lancar. Selain itu, pengawasan terhadap potensi penimbunan juga harus diperketat untuk mencegah spekulasi pasar.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri turut menyoroti perkembangan harga komoditas pangan strategis. Daging ayam ras dan telur ayam ras masih menjadi penyumbang tekanan inflasi di berbagai daerah.

Ia mengungkapkan bahwa meskipun harga mulai menunjukkan tren penurunan, kondisi di lapangan belum sepenuhnya stabil. Kenaikan harga masih terjadi di ratusan wilayah di Indonesia.

"Daging ayam ras sudah [terjadi] penurunan tapi masih cukup tinggi [di] 148 daerah, telur ayam ras juga menurun dari 256 daerah tapi masih di 145 daerah terjadi kenaikan," tandasnya.

Pemerintah pusat berharap koordinasi antara pusat dan daerah dapat terus diperkuat untuk menjaga stabilitas harga. Langkah antisipatif dinilai penting agar inflasi tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang.

Selain itu, sinergi dengan pelaku usaha dan distributor juga menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan. Dengan upaya bersama, tekanan inflasi diharapkan dapat ditekan secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.