Pentingnya Program Pensiun Sosial, Karena Lansia adalah Tanggung Jawab Negara

Umumnya, sistem redistribusi keuangan dalam suatu rumah tangga dibangun atas dasar resiprokal (timbal balik). Artinya, ada kewajiban yang dijalankan maka ada hak yang didapatkan. Misal, satu pasangan harus menopang orang tua mereka yang sudah lansia, dan sebagai gantinya orang tua mereka ikut membantu mengurus cucunya selama mereka bekerja. Namun, terkadang pemberian dilakukan tanpa prasyarat atau timbal balik apapun.

Dampak yang paling dirasakan bagi generasi sandwich ini, utamanya yang sudah berumah tangga, adalah dari segi ekonomi. Apalagi jika sumber daya yang dimiliki orang tersebut juga masih terbatas.

Oleh karena itu, sudah waktunya menghentikan anggapan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup lansia adalah tanggung jawab utama keluarga.

Urgensi perluasan pensiun sosial

Sebuah penelitian kualitatif menemukan bahwa masih banyak pula lansia yang masih terus bekerja di usia senjanya. Alasannya adalah tidak mau merepotkan sang anak.

Jumlah populasi lansia yang masih terus bekerja di Indonesia pada 2019 mencapai 27%. Sekitar 64% dari lansia yang bekerja itu berkecimpung di sektor informal dengan jam kerja berkisar 35-48 jam dalam satu minggu, lebih dari standar jam kerja maksimum yakni 40 jam per minggu sesuai dengan aturan ketenagakerjaan.

Data tersebut menunjukkan bahwa cukup banyak lansia yang sebenarnya ingin mandiri dan tidak bergantung dari segi finansial kepada anak cucu maupun anggota keluarga lainnya.

Ditambah lagi, jumlah lansia di Indonesia diprediksi akan terus meningkat, sehingga pemerintah harus sesegera mungkin memperluas program pensiun sosial - skema pensiun yang diberikan kepada yang tidak melakukan kontribusi premi sebelumnya - sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dalam mendukung kehidupan lansia yang sejahtera dan bermartabat.

Di beberapa negara, program ini dilaksanakan dengan cara negara memberikan bantuan berupa uang tunai setiap bulan dan menyasar seluruh populasi lansia yang tidak memiliki jaminan pensiun atau tabungan hari tua.

Di Meksiko sejak 2014, misalnya, kelompok lansia yang sudah menerima jaminan sosial di bawah MXN $1,092 (Rp 897.557) tetap masuk ke dalam daftar penerima jaminan pensiun sosial. Artinya, lansia tidak perlu masuk dalam kategori miskin, sebagaimana dalam program BanTu LU di Indonesia, untuk bisa mendapatkan bantuan pensiun sosial.

Dalam studi kebijakan sosial, perluasan program pensiun sosial memiliki dua efek : crowding-in dan crowding-out.

Efek crowding-in terjadi apabila program pensiun sosial oleh pemerintah justru membantu nilai tambah sumber daya keluarga dan mendorong keluarga untuk memperbesar jumlah redistribusi. Sebaliknya, efek crowding-out adalah ketika program tersebut menggantikan peran keluarga untuk mendanai kehidupan lansia.

Nyatanya, penelitian di Jerman, misalnya, menemukan bahwa pensiun atau bantuan sosial kepada kelompok lansia tidak mempengaruhi kecenderungan anak untuk tetap memberikan transfer sejumlah uang setiap bulannya.