Pentingnya Program Pensiun Sosial, Karena Lansia adalah Tanggung Jawab Negara

Darmawan Prasetya, The Prakarsa

Penerapan berbagai program pensiun bagi populasi lanjut usia (lansia) - biasanya diberikan dalam bentuk bantuan sosial - kerap dimaknai sebagai kebijakan yang menggeser peran dan fungsi keluarga dalam "mengurus orang tua".

Anggapan ini masih tertanam cukup kuat di berbagai negara yang memiliki budaya dan keyakinan bahwa merawat orang tua bagi anak adalah bentuk penghormatan dan balas budi atas kasih sayang, jasa, dan seluruh pengorbanan orang tua mereka. Ini termasuk di Indonesia.

Salah satu praktiknya adalah ketika seorang anak memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya secara rutin, terutama pada saat orang tua sudah masuk usia pensiun dan tidak dapat bekerja lagi.

Tidak ada yang salah dengan kebiasaan tersebut. Yang jadi masalah adalah ketika praktik tersebut memunculkan pola pikir bahwa mengurus lansia adalah menjadi domain dan tanggung jawab utama dari keluarga - biasanya anak dan cucu - sehingga mengesampingkan pentingnya peran negara untuk menghadirkan program-program perlindungan sosial yang berfungsi untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi kehidupan para lansia selama menjalani masa tua mereka.

Saat ini, setidaknya ada tiga program sosial dari pemerintah terkait perbaikan pendapatan yang dapat mengakomodasi kelompok lansia, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Bertujuan Lanjut Usia (BanTu LU). Dari ketiga program tersebut, hanya BanTu LU yang khusus menyasar lansia, sementara dua lainnya menyasar keluarga miskin secara umum.

Cakupan program-program tersebut juga cukup kecil, yakni 4,5 juta lansia dari total penduduk lansia 24,5 juta jiwa. Penelitian kami pada 2020 menemukan bahwa pendanaan yang ditujukan untuk kelompok lansia, terutama di tingkat daerah, seringkali tidak berkelanjutan, jumlah nominalnya terlalu kecil, dan penerima manfaat yang tidak tepat sasaran.

Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas program pensiun sosial khusus untuk para lansia saat ini agar mereka memiliki kemandirian dan sumber daya untuk terus berkontribusi dalam hubungan timbal balik di komunitasnya.

Namun sebelumnya, kita perlu terlebih dahulu meluruskan pemahaman yang keliru akan anggapan bahwa mengurus orang tua yang sudah lansia adalah murni tanggung jawab keluarganya.

Pemahaman yang keliru

Kuatnya pengaruh budaya di Indonesia bahwa lansia adalah tanggung jawab keluarga diyakini menjadi penyebab lambannya reformasi skema pensiun lansia saat ini.

Peran keluarga dalam merawat dan memenuhi kesejahteraan kelompok lansia memang diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Selain aturan hukum, praktik pemenuhan kebutuhan lansia melalui pemberian biaya hidup bulanan oleh anak cucunya juga seakan sudah menjadi bagian dari "kewajiban" bagi keluarga.

Inilah yang pada akhirnya menciptakan fenomena generasi sandwich, yaitu ketika seseorang mendapatkan tanggung jawab ganda dalam menjadi aktor utama penyedia sumber daya keluarga. Individu yang menjadi generasi sandwich biasanya harus menopang keluarganya sendiri (anak dan pasangan) dan orang tua maupun mertuanya pada saat yang bersamaan, baik dari segi finansial, alokasi waktu, sampai perawatan fisik.

Umumnya, sistem redistribusi keuangan dalam suatu rumah tangga dibangun atas dasar resiprokal (timbal balik). Artinya, ada kewajiban yang dijalankan maka ada hak yang didapatkan. Misal, satu pasangan harus menopang orang tua mereka yang sudah lansia, dan sebagai gantinya orang tua mereka ikut membantu mengurus cucunya selama mereka bekerja. Namun, terkadang pemberian dilakukan tanpa prasyarat atau timbal balik apapun.