Bursa Komoditi Lain Dibuat setelah CPO Rampung

JAKARTA - Pemerintah berencana menyiapkan bursa komoditi lain seperti karet, kopi, kayu manis dan kakao setelah minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) rampung. Sebab, selama ini, Indonesia sebagai produsen terbesar komoditas tersebut.

"Setelah CPO, kita akan kerjakan lain lagi, kita punya kopi, karet, cassia vera (kayu manis), itu mendominasi dunia. Kita banyak komoditi, tapi itu nanti kita kerjakan pelan-pelan," ujar Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Didid Noordiatmoko dalam diskusi media di Jakarta, Jumat pekan lalu.

Didid menyampaikan, Indonesia merupakan penyumbang 80-100 persen kebutuhan komoditi karet, kopi dan kayu manis di dunia. Karenanya, diharapkan Indonesia bisa memiliki harga acuan sendiri.

Bappebti saat ini tengah fokus mempersiapkan bursa komoditi minyak sawit mentah. Kesuksesan minyak sawit mentah mendatang diharapkan dapat menjadi acuan untuk membuat bursa komoditi lainnya.

"Tentu tidak harus saat ini, mudah-mudahan kita punya roadmap seperti CPO nanti, jadi kita bisa bikin dua secara bersamaan," kata Didid.

Bursa komoditi minyak sawit mentah diharapkan bisa meluncur pada Juni 2023. Bappebti telah menyiapkan beberapa opsi untuk menjadikan komoditi minyak sawit mentah Indonesia sebagai harga acuan di pasar global.

Namun demikian, mewujudkan bursa komoditi bukan hal yang mudah. Selama ini, harga CPO Indonesia masih mengikuti Malaysia dan belum memiliki acuan sendiri.

Menurut Didid, bursa komoditi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi semua pihak mulai dari petani, pedagang, pengusaha dan penerimaan pajak.

Emas Digital

Lebih lanjut, Didid menambahkan Bappebti akan memperketat aturan perdagangan emas digital. Bappebti membuat peraturan yang mensyaratkan para pedagang emas untuk memiliki minimal 10 kilogram (kg) emas fisik dalam depositnya.

Lebih dari itu, apabila transaksi emas digital telah melebihi 10 kg, pedagang emas digital harus menambah nilai depositnya minimal sejumlah nilai transaksi tersebut. Hal tersebut juga ditujukan agar masyarakat sebagai pembeli lebih merasa dilindungi dalam melakukan transaksi emas digitalnya.

Didid melanjutkan, perusahaan pedagang emas digital harus mendaftarkan perusahaannya agar memiliki izin dari Bappebti. Saat ini, terdapat lima perusahaan pedagang emas digital yang telah mendapatkan izin ke Bappebti.

Pada 2022, jumlah volume transaksi emas digital mencapai 2.300 ton, pada 2023 sampai Februari mencapai 718 ton. Perdagangan fisik emas digital ini meningkat pesat pada 2023. Sepanjang 2022 volume transaksinya 2.300 ton. Pada 2023 sampai dengan Februari sudah 718 ton.