Legalisasi Ganja, Negara ASEAN Sebaiknya Tidak Mencontoh Thailand, Ini Alasannya

Jangka waktu singkat yang hanya empat tahun sejak legalisasi ganja medis bisa dibilang berkontribusi pada kurangnya keahlian di antara pejabat kesehatan untuk merumuskan mekanisme hukum yang kuat dan dapat mencegah penyalahgunaan ganja.

Mengingat celah hukum terkait ganja di Thailand, Kanada dapat menjadi contoh studi kasus yang lebih baik bagi negara-negara Asia Tenggara yang ingin meliberalisasi aturan narkoba mereka.

Meskipun Kanada telah melegalkan ganja rekreasi sejak 2018, apa yang terjadi sebelum tahun tersebut bisa menjadi pelajaran berharga bagi negara-negara yang kini tengah berusaha untuk melegalkan ganja medis.

Hingga 2018, untuk mencegah konsumsi ganja rekreasional, masyarakat di Kanada diwajibkan untuk mendapatkan "dokumen medis" dari praktisi medis yang terkualifikasi sebelum diizinkan membeli ganja untuk keperluan medis.

Dokumen medis tersebut mirip dengan resep obat dari dokter. Biasanya mencakup nama pasien, tanggal lahir, informasi dokter, dosis harian, dan lama penggunaan.

Jika pasien memiliki ganja medis ketika dokumen medisnya sudah kadaluwarsa, mereka dapat dituntut pidana.

Selain itu, warga Kanada hanya dapat membeli ganja medis dari produsen yang disetujui oleh Health Canada, departemen yang bertanggung jawab atas kebijakan kesehatan negara tersebut.

Peraturan yang berlaku saat itu mengamanatkan produsen berlisensi untuk menerapkan keamanan dan kontrol inventaris untuk mencegah penggunaan oleh pihak yang tidak membutuhkan dan berkepentingan. Praktik produksi yang baik juga dilakukan untuk memastikan bahwa ganja yang akan dikonsumsi lolos kontrol kualitas sebelum disalurkan untuk tujuan medis.

Dengan aturan lisensi ganja yang begitu ketat, Kanada lebih berhasil dalam mengatur ganja medis. Jadi, untuk negara-negara yang hendak mengeksplorasi legalisasi ganja medis, Kanada bisa menjadi panutan yang lebih baik daripada Thailand.

Kevin Zhang, Senior Research Officer, ISEAS-Yusof Ishak Institute dan Siti Suhaila Harith, Research Intern, ISEAS-Yusof-Ishak Institute

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.