Ketua APPSI Isran Noor Ajak Penyelenggara Pemerintahan Tidak KKN

Doc: Antara

Ket. Gubernur Kaltim Isran Noor didampingi Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni menghadiri kegiatan yang dilaksakanan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI di Jakarta.

Samarinda - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Isran Noor mengajak seluruh penyelenggara pemerintahan di Indonesia tidak korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.

"Kalau ada gejala kepala daerah yang mau melakukan korupsi, kami minta lakukan langkah preventif atau pencegahan," kata Isran Noor yang juga menjabat Gubernur Kaltim dalam keterangan resmi di Samarinda, Rabu (22/3).

Gubernur sepakat, maraknya korupsi akan menjadi tanda kegagalan sebuah negara.

"Korupsi itu merampas hak rakyat dan hak para pewaris bangsa. Para penyelenggara negara tidak boleh melakukan korupsi. Karena kalau masih ada korupsi, maka tujuan negara pasti gagal," kata Gubernur.

Sementara Sekdaprov Katim, Sri Wahyuni menambahkan capaian kinerja Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kaltim sudah tergolong baik.

"Capaian rata-rata MCP kita 82 poin. Terbilang bagus karena di atas angka nasional yang 80 poin. Tapi kita akan terus berbenah agar lebih baik lagi," kata Sekda Sri Wahyuni.

MCP adalah aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

MCP menargetkan delapan cakupan intervensi. Mulai perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa/kelurahan.

"Dari sini kita juga masih akan belajar. Mudah-mudahan adabest practiseyang bisa kita pelajari," ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan enam peran penting kepala daerah. Pertama, mewujudkan tujuan negara. Kedua, menjamin stabilisasi politik dan keamanan. Ketiga, menjamin keselamatan masyarakat dari segala gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi.

Keempat, menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Kelima, melaksanakan dan menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional. Keenam, mewujudkan aparatur yang bebas dari KKN.

"Karena itu peran kepala daerah sangat-sangat penting," kataFirli Bahuri.

Dia juga mengingatkan agar Indonesia bebas dari korupsi. Sebab jika masih terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme, maka tujuan negara untuk rakyat adil dan sejahtera tidak mungkin bisa diwujudkan.*