Indonesia Belum Juga Bangun Bandar Antariksa, Apa Kendalanya?

Setelah peleburan terjadi, tugas pengembangan industri keantariksaan secara keseluruhan menjadi terpecah. Saat ini, organisasi yang memiliki tugas melakukan penelitian dan pengembangan kedirgantaraan adalah Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa. Organisasi tersebut merupakan organisasi riset yang berada di dalam BRIN dan bertanggung jawab kepada Kepala BRIN.

Selain itu, BRIN juga membentuk Indonesian Space Agency (INASA) yang bertugas untuk mewakili Indonesia pada sejumlah pertemuan internasional yang terkait dengan keantariksaan, tugas yang dulunya diemban oleh LAPAN.

Proses yang terjadi saat ini di BRIN menjadi beban birokrasi yang cukup besar. Padahal dengan desentralisasi lembaga riset sebelumnya, kegiatan penelitian dan penyelenggaraan keantariksaan di Indonesia dapat dilakukan secara jelas, terarah dan memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Melihat banyaknya tantangan di atas akan memberikan dampak terhadap kelangsungan dan kelancaran kegiatan keantariksaan di Indonesia, salah satunya adalah terhambatnya implementasi pelaksanaan Rencana Induk Keantariksaan 2016-2040, yang sebenarnya menghambat peluang Indonesia untuk mengambil keuntungan dalam perkembangan industri satelit dan roket global yang terus berkembang.

Yaries Mahardika Putro, Lecturer in Air and Space Law, Universitas Surabaya dan Taufik Rachmat Nugraha, Research Fellow at The Indonesian Centre for the Law of the Sea (ICLOS), Universitas Padjadjaran

Artikel ini terbit pertama kali di The Conversation. Baca artikel sumber.