Harus Ada yang Tanggung Jawab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Fahmi mengkritisi proses pengambilan keputusan yang menyatakan jatuhnya banyak korban jiwa karena kesalahan penduduk yang bermukim di daerah penyangga atau buffer zone yang diklaim milik Pertamina.

"Hampir tidak mengemuka pendapat yang mempertanyakan mengapa kebakaran dahsyat terjadi?" Padahal, kalau tidak terjadi kebakaran, tentu tidak akan banyak korban. Faktanya juga, kebakaran itu berawal dari Depo Pertamina Plumpang yang menyambar sejumlah rumah penduduk," tandas Fahmy.

Ia juga berharap kasus tersebut tidak ditarik ke urusan politik. Semua pihak terkait harus bertanggung jawab terhadap jatuhnya korban.

"Jangan menyalahkan orang lain. Ingat, di depan kita ada belasan nyawa melayang. Mereka harus diurus dengan baik. Begitu juga korban-korban luka bakar yang masih di rumah sakit," katanya.

Tanggung Jawab

Sementara itu, Ketua Umum Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS) Center, Hardjuno Wiwoho, menyayangkan percakapan publik yang berkembang mengenai kebakaran yang kembali terulang di Depo Pertamina Plumpang hanya fokus pada apakah depo harus pindah atau masyarakat sekitar harus pindah. Padahal, yang utama dari insiden kebakaran Plumpang adalah tentang nasib korban dan siapa yang bertanggung jawab.

"Ingat, kebakaran pertamina itu sudah pernah terjadi. Tapi siapa penanggungjawabnya? Kok kebakaran di fasilitas ultra penting seperti itu tidak pernah jelas siapa yang bertanggung jawab? Apakah dirut pertamina? Atau sampai Menteri BUMN-nya? Mengingat insiden kebakaran di fasilitas Pertamina itu sudah pernah terjadi," papar Hardjuno.

Di negara-negara maju, setiap peristiwa kecelakaan fatal selalu menuntut pertanggungjawaban pimpinan tertinggi. Namun sayang, di Indonesia, yang justru terjadi adalah tak pernah jelas siapa yang bertanggung jawab. Seolah-olah jika korban sudah dirawat di rumah sakit dan yang meninggal mendapat santunan, semua urusan sudah beres.