Menkumham Tekankan Tiga Aspek Penting ke Dirjen PP yang Baru Dilantik

JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI Yasonna Hamonangan Laoly menekankan tiga aspek penting kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Peraturan Perundang-undangan (PP) yang baru dilantik yakni Asep N Mulyana.

"Pertama inteligensi. Saya tidak meragukan inteligensi Pak Asep," kata Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly usai melantik Direktur Jenderal PP Asep N Mulyana di Jakarta, Kamis (23/2).

Menurut Yasonna, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Barat tersebut adalah sosok yang tenang dalam kalem atau tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan.

Poin kedua yang ditekankan Yasonna ialah seorang pejabat harus energik atau penuh dengan semangat dalam bekerja atau mengemban tugas sebagai abdi negara. Pejabat yang diberikan amanah oleh negara harus bisa mengabdikan diri melebihi dari panggilan tugas.

Terakhir, politisi PDI Perjuangan tersebut menekankan seorang pejabat harus memiliki integritas yang tinggi, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan kepadanya.

"Integritas yang terpenting dan utama," tegas Yasonna.

Ia mengatakan inteligensi, energik atau pekerja keras serta integritas harus dimiliki seorang pemimpin agar tugas yang dipercayakan berjalan baik, dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Kepada Dirjen PP yang baru, Yasonna berpesan agar terus memperkuat Direktorat Jenderal PP terutama dalam hal perumusan dan pelaksanaan kebijakan peraturan perundang-undangan.

Apalagi, Asep yang sebelumnya berlatar belakang jaksa, dituntut segera bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru yakni Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Tidak hanya kepada Dirjen PP yang baru, Menkumham juga berpesan agar eks Pelaksana tugas (Plt) Dirjen PP sebelumnya Dhahana Putra untuk membantu pejabat yang baru dilantik.

Terakhir, Yasonna mengingatkan kinerja di Direktorat Jenderal PP berkaitan erat atau bersinggungan dengan banyak pihak terutama mengenai peraturan perundang-undangan.

Salah satu tugas yang menanti Direktur Jenderal PP yang baru yakni terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja.

"Tugas berat kita mengenai Perppu Cipta Kerja mudah-mudahan akan selesai dibawa ke paripurna, dan pembicaraan tingkat pertama sudah selesai," ujar dia.