Optimalkan OGI untuk Pencegahan Korupsi

JAKARTA - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyatakan hasil akhir yang dapat diperoleh dengan keberadaan Open Government Indonesia (OGI) adalah mencegah korupsi. Inti adanya OGI guna menginformasikan secara lebih terbuka apa saja yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat.

"Kalau keterbukaan itu bisa benar-benar jelas, maka kita bisa membuktikan bahwa pemerintah itu berjalan dengan bersih dan baik, jadi bisa dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan seterusnya. Ujungnya, kita bisa melakukan pencegahan korupsi sedemikian rupa dengan tidak perlu banyak korban-korban yang bertumbangan karena ketidakterbukaan itu," ucapnya dalam doorstop pasca peluncuran Rencana Aksi Nasional OGI VII di Gedung Bappenas, Jakarta, Selasa (7/2).

Dia mencontohkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP) memiliki platform e-Katalog yang sudah menyimpan 2,4 juta produk hingga akhir 2022. Aplikasi belanja online yang dikembangkan LKPP untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah secara transparan itu diharapkan dapat terus berkembang, sehingga semua orang memiliki akses menjual barang maupun jasa ke pemerintah.

Berikan Akses

Selain itu, Indonesia disebut sedang menyiapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terutama untuk memberikan akses kepada masyarakat memperoleh berbagai data terkait pembangunan. Nantinya, SPBE akan mengintegrasikan seluruh data pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik.

"Kalau kita lihat negara-negara dengan indeks keterbukaan yang jauh lebih baik (dibanding Indonesia), dikarenakan seluruh instrumennya dimungkinkan ada. Kita sedang membangun itu, misalnya dalam bidang infrastruktur kita sedang menyiapkan pusat data indonesia, cloud indonesia. Lama-lama berat juga seperti LKPP yang menyimpan data 2,5 juta produk dan kalau bertambah, maka perlu infrastruktur yang lebih kuat," ujar Suharso.

Sejak 2011, Indonesia bersama 7 negara lainnya mendirikan Open Government Partnership (OGP) dengan tujuan mengarusutamakan keterbukaan pemerintah dengan mendorong nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, inklusi, dan akuntabilitas.