Pemimpin G20 Sepakati 'Bali Leaders Declaration 2022'

Sebagian besar negara G20 juga menyesalkan agresi Russia di Ukraina dan menuntut penarikan pasukan tanpa syarat dalam deklarasi yang diadopsi pada akhir pertemuan dua hari.

Dilansir oleh The Straits Times, deklarasi tersebut mengatakan sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina.

"Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima," kata deklarasi tersebut.

"Sangat penting untuk menegakkan hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. Ini termasuk membela semua tujuan dan prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan mematuhi hukum humaniter internasional," katanya.

KTT juga mengatakan bank sentral G20 akan mengalibrasi pengetatan moneter dengan memperhatikan masalah inflasi global, sambil memperhatikan kebutuhan untuk membatasi "limpahan lintas negara".

Anggota G20 juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk menghindari volatilitas nilai tukar yang berlebihan sambil mengakui bahwa "banyak mata uang telah bergerak secara signifikan" tahun ini.

Terkait utang, mereka menyuarakan keprihatinan tentang situasi yang "memburuk" di beberapa negara berpenghasilan menengah dan menekankan pentingnya semua kreditur berbagi beban yang adil.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, Yohanes B Suhartoko, mengatakan ekonomi pada 2022 dan 2023 berada pada kondisi ketidakpastian yang tinggi akibat laju pemulihan ekonomi yang tidak berbarengan. Hal itu menyebabkan preferensi pilihan kebijakan ekonomi negara maju adalah pro stabilisasi yang didukung kebijakan moneter yang kontraktif dengan menaikkan suku bunga acuan mereka, sehingga menyebabkan pelemahan mata uang negara sedang berkembang.

"Pemulihan ekonomi pasca-Covid-19 yang tidak berbarengan ini merupakan pelajaran bagi pemimpin dunia untuk kerja sama dalam ekonomi makro, tujuannya untuk mengurangi frekuensi gejolak ekonomi dunia, sehingga mendorong terjadinya kestabilan ekonomi paling tidak dari sisi ekonomi makro. Masalahnya, siapa yang jadi penjaga komitmen tersebut," kata Suhartoko.