Pemerintah Jangan Pasif dalam Transisi Energi

Berbunga Rendah

Direktur Eksekutif Institute for Essential and Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, mengatakan dukungan internasional utamanya diperlukan untuk alih teknologi energi bersih dan investasi pada sisi produksi teknologi guna mengakselerasi transisi energi.

Selain itu juga untuk pendanaan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan skema Energi Transisition Mechanism (ETM) yang menargetkan pensiun dini PLTU sebesar 9,2 GW dalam 10 tahun mendatang.

Selain itu, juga membutuhkan pembiayaan berbunga rendah atau low cost finance sehingga membuat harga pembangkit ET menjadi lebih kompetitif.

Dalam melakukan transisi energi, pemerintah, jelasnya, jangan bersikap pasif dan seharusnya bisa melakukan beberapa hal, yakni reformasi kebijakan yang bisa menarik investasi energi terbarukan lebih besar dan reformasi subsidi energi, pengalokasian subsidi energi untuk pendanaan dan pembentukan instrumen derisking pembangkit ET.

Pada kesempatan terpisah, Pengamat Energi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, Fahmi Radi, mengatakan sesuai kesepakatan paris, semua negara berkewajiban memcapai zero carbon pada 2060.

"Kesepakatan itu juga mengharuskan negara maju memberikan bantuan kepada negara berkembang termasuk Indonesia berupa teknologi, financial dan pengembangan kapasitas," katanya.

Dalam realisasinya, kata Fahmi, negara-negara maju tidak mudah merealisasikan bantuan tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu mengatakan dalam dua tahun terakhir wacana masuk ke transisi energi sudah berulang kali dibahas di tataran global baik di KTT G20 di Italia maupun dalam konferensi iklim COP26 di Glasgow, Skotlandia.

"Tahun lalu sudah masuk tema ini, tapi belum ketemu jurusnya, skemanya seperti apa. Tahun ini dibicarakan lagi dan skemanya juga belum ketemu, dijanjikan 100 miliar dollar AS, tapi keluarnya dari mana juga belum ketemu," kata Jokowi.