LPTK Penting untuk Melahirkan SDM Unggul

UNJ sudah menindaklanjuti. Kegiatan-kegiatannya memang sudah lama, tapi pengakuan SKS itu baru kita laksanakan dan distrukturkan secara detail. Contoh, operasionalnya itu khusus mata kuliah kependidikan calon guru dan nonkependidikannya magang atau praktik kerja lapangan (PKL) dengan pengakuan minimal 20 SKS. Ini baik dengan struktur kurikulum maupun tambahan-tambahan.

Sejauh pengimplementasiannya, apa yang perlu ditingkatkan dari kebijakan tersebut?

Saya kira memang banyak kegiatan yang harus ditingkatkan. Pada intinya, ada delapan kegiatan dan harus dioperasionalkan semua. Tidak hanya magang, tapi juga kegiatan riset dan proyek kemanusiaan memang harus dioperasionalkan. Kalau bisa menyeluruh. Selain itu, harus sesuai dengan prodinya. Tidak boleh terlalu luas agar tidak mendukung penguatan kompetensi. Itu kita hindari. Jadi, kegiatan-kegiatan relevan dipilih oleh prodi-prodinya.

Peningkatan lain adalah networking atau jaringan. MBKM melalui magang, kalau tidak punya networking yang baik dengan perusahaan dan DUDI, percuma. Maka, memang harus ada jalinan kerja sama dan kolaborasi saling menguntungkan. Banyak program Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan perusahaan yang sifatnya mandiri tidak melalui pengorganisasian pemerintah juga ada.

Jadi, networking harus kuat?

Iya. Networking harus diperkuat. Dukungan-dukungan dari pemerintah tersebut pengondisian antarkementerian terkait harus ada SKB dengan back up kebijakan seperti itu tidak ada kesulitan. Ini termasuk dengan Kemendagri untuk merangkul pemerintah daerah. Di pihak yang bekerja sama dengan kampus juga harus siap dengan 1 semester. Ada tes kesepadanan kesetaraan persepesi tentang pelaksanaan kurikulumnya. Kita mau mengakui dalam satu kegiatan 20 SKS. Kompetensi apa saja yang perlu diberikan. Praktiknya mengarah pada kompetensi karena itu harus diakui mata kuliah. Jadi, mentor atau tutor di sana harus punya pemahaman yang sama.

Paling penting administrasi dari akademiknya tercatat. Jadi, memang jejaring diperkuat, administrasi akademik diperkuat.

Bagaimana pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh di UNJ selama masa pandemi?

Untuk PJJ PT, semua modelnya sama, harus ada Learning Management System (LMS). Hampir semua PT menggunakan model sama. Ada LMS dibuat kampus sendiri. Itu sesuai dengan kemampuan PT. Tanpa LMS bisa dengan Zoom, Google Classroom, dan sebagainya. Sedangkan untuk kontennya memang sangat tergantung pada kemampuan dosen-dosen.

Kami sudah mengondisikan karena memang ada LMS dan pusat sumber belajar di bawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LPPP). Lembaga itu memfasilitasi dosen-dosen untuk mengembangkan konten dan media pembelajaran yang sifatnya digital. Di situ juga ada pengembangan media pembelajaran dari mahasiswa dan alumni program studi teknologi pendidikan, sehingga PJJ dari segi media dan konten itu memang ter-back up betul.

Saat ini, pemerintah juga sudah memberikan bantuan kuota. Tapi, sebelum pemerintah memberikan bantuan, kami juga sudah memfasilitas untuk satu semester di tahun 2020.

Untuk keterlibatan UNJ dalam PJJ di sekolah seperti apa?

Ada mahasiswa kami ke sekolah bantuannya ke guru-guru. Misalnya, mahasiswa praktik ke sekolah yang PJJ, mereka membantu sekolah dan guru-sekolah. Sekolah kan di bawah pemerintah daerah. Jadi, secara tidak langsung membantu pemda. Maka, dinas pendidikan tidak perlu melakukan pelatihan sebab mahasiswa kita yang praktik sudah menggunakan dan mengembangkan konten-konten pembelajaran. Semester ini saja hampir 1.400 mahasiswa turun ke sekolah-sekolah. Lumayan banyak kontribusinya, tapi memang kontribusi sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mahasiswa.