Sekjen Kemendagri Minta Pemda Prioritaskan Anggaran untuk Pelayanan Publik
Jumat, 20 Nov 2026, 14:10 WIB | Oleh: Paundra Zakirulloh
Doc: Kemendagri
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) memprioritaskan alokasi anggaran untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Belanja daerah, menurutnya, perlu diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, mulai dari penciptaan lapangan kerja, penyediaan pangan murah, hingga peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan.
Pesan tersebut disampaikan Tomsi saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Tahun 2026 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Kegiatan tersebut mengangkat tema "Penguatan Kapasitas Fiskal Daerah melalui Sinergi Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Fiskal dan Pembangunan Berkelanjutan".
"Saya berharap ini bisa tersosialisasikan, sehingga anggaran itu bisa fokus pada di situ," katanya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Selain mendorong belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat, Tomsi menyoroti pentingnya penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia menilai kemampuan fiskal sebagian besar daerah masih lemah, sehingga pemda perlu mengoptimalkan sumber pendapatan dan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta pengelolaan aset pemerintah secara lebih produktif. Setiap langkah pengembangan perlu disesuaikan dengan karakteristik daerah dan didukung target yang realistis.
"Dari analisa BUMD saja, masih banyak, daerah-daerah yang BUMD-nya tidak sejalan dengan karakteristik. Contoh, daerah pertanian, BUMD pertaniannya tidak ada. Daerah perikanan, BUMD perikanannya berkaitan dengan hasil laut itu tidak ada, padahal potensinya ada di sana," terangnya.
Sebaiknya Anda baca juga:
Tomsi juga meminta pemda meningkatkan kualitas belanja melalui evaluasi program dan kegiatan secara menyeluruh. Sekretaris daerah (Sekda) memiliki peran penting untuk memastikan setiap program mempunyai tujuan yang jelas, anggaran sesuai kebutuhan, serta hasil yang dapat diukur.
Program yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, baik dari sisi keluaran atau output maupun hasil atau outcome, perlu ditinjau kembali. Apabila dinilai tidak efektif, program tersebut dapat dicoret atau diganti dengan kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan publik.
Menurut Tomsi, evaluasi memang membutuhkan waktu, tetapi langkah tersebut diperlukan untuk mengubah orientasi belanja pemerintah daerah. Penggunaan anggaran tidak seharusnya hanya berfokus pada pencapaian target penyerapan, melainkan juga harus memperhatikan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
"Jadi dulu kita mengukurnya dari, wah, sudah berapa persen nih serapan anggaran? Iya kan? Nah, sekarang tidak hanya masalah serapannya, tetapi ada output dan outcome-nya. Kemudian, mengurangi belanja yang tidak produktif. Selanjutnya, evaluasi kinerja anggaran secara berkala," ungkapnya.
Ia menambahkan, penyusunan program pembangunan daerah perlu dilakukan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan skala prioritas. Pemda juga diingatkan agar tetap memberikan perhatian pada program-program strategis nasional sehingga kebijakan pembangunan di tingkat daerah dapat berjalan selaras dengan arah kebijakan pemerintah pusat.
Di sisi lain, Kemendagri tengah menyusun rapor kepala daerah sebagai instrumen untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah. Sejumlah indikator yang akan menjadi perhatian dalam penilaian tersebut meliputi angka kemiskinan, pengangguran, stunting, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
"Nah, itu lagi kita susun, ya, dan nanti dari inspektorat akan membuat evaluasi daerah, ya, evaluasi daerah. Tolong ini juga supaya teman-teman anggarannya fokus ke sana, gitu loh. Jangan terbuang kepada hal-hal yang sia-sia," pungkasnya.
Melalui evaluasi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mengarahkan anggaran secara lebih terukur dan sesuai kebutuhan masyarakat. Penguatan kapasitas fiskal juga diharapkan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas belanja agar program pembangunan memberikan hasil yang lebih optimal.
Rakernas Forsesdasi 2026 turut dihadiri Ketua Umum Forsesdasi Sri Wahyuni dan Wakil Ketua Umum Forsesdasi Adhy Karyono. Sejumlah sekretaris daerah atau perwakilannya dari berbagai wilayah di Indonesia juga hadir dalam kegiatan tersebut.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!