Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua

20 Jumat, 20 Nov 2026, 14:05 WIB | Oleh:
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua Wamendagri Ribka Haluk Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua Doc: Kemendagri
Ket. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Pemerintah menargetkan seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dapat beroperasi pada 2028.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua. Pemerintah menargetkan seluruh kawasan pusat pemerintahan (KPP) di Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan dapat beroperasi pada 2028.

Komitmen tersebut disampaikan Ribka dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan DOB Papua bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Pertemuan itu membahas perkembangan pembangunan infrastruktur pemerintahan sekaligus mengevaluasi kebutuhan anggaran untuk memastikan keberlanjutan proyek di keempat wilayah tersebut.

Ribka mengapresiasi komitmen Kementerian PU dalam mendukung pembangunan infrastruktur pemerintahan di empat DOB Papua. Menurut dia, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat kesiapan kawasan pusat pemerintahan.

“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian PU atas komitmen pembangunan infrastruktur empat DOB Papua,” ujar Ribka usai mengikuti rapat tersebut.

Ia menilai ketersediaan fasilitas pemerintahan menjadi salah satu kebutuhan utama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Infrastruktur yang memadai juga diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat di wilayah DOB dapat berjalan dengan baik.

Dalam evaluasi tersebut, Ribka memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan kawasan pusat pemerintahan Papua Pegunungan. Pasalnya, pembangunan infrastruktur di tiga wilayah DOB lainnya telah berjalan, sehingga percepatan pembangunan di Papua Pegunungan perlu menjadi perhatian bersama.

Ribka juga mendorong agar kebutuhan anggaran pembangunan pada 2027 segera mendapatkan kepastian. Perhatian tersebut terutama diarahkan pada pembangunan KPP Papua Pegunungan dan penyelesaian pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Selatan.

“Saya juga mendorong penguatan koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar seluruh KPP DOB Papua dapat beroperasi pada tahun 2028,” sambungnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti menyampaikan bahwa kementeriannya tengah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan untuk membahas kebutuhan anggaran pembangunan. Koordinasi tersebut dilakukan guna memperoleh kepastian pendanaan yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan kawasan pusat pemerintahan.

Diana menjelaskan, apabila kepastian anggaran telah diperoleh, pembangunan KPP Papua Pegunungan direncanakan dapat memasuki tahap pelelangan lebih awal pada 2027. Proyek tersebut akan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau Multi Years Contract (MYC) untuk periode 2027–2028.

Skema tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Papua Pegunungan. Dengan perencanaan anggaran dan pelaksanaan proyek yang lebih terarah, pembangunan kawasan pusat pemerintahan diharapkan dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.

Percepatan pembangunan infrastruktur di empat DOB Papua menjadi bagian dari upaya menyiapkan sarana penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keberadaan fasilitas pemerintahan yang memadai diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas pemerintah sekaligus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Staf Ahli Menteri PU Bidang Keterpaduan Pembangunan Pantja Dharma Oetojo dan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU Adenan Rasyid. Sejumlah pejabat terkait lainnya juga mengikuti pertemuan untuk membahas evaluasi dan langkah percepatan pembangunan kawasan pusat pemerintahan DOB Papua.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Kampa...
Megapolitan
Pemkot Tangerang Terus Hadi...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +