UU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong, Korban Berpeluang Dapat Uang Kembali
Jumat, 20 Nov 2026, 13:20 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: Antara
Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengatakan aset milik pelaku investasi bodong dapat menjadi sasaran perampasan berdasarkan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui DPR untuk disahkan.
Menurut Abdullah, tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi, termasuk investasi bodong, masuk dalam kategori perbuatan yang dapat dikenakan perampasan aset sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) butir (f).
"Kita sudah memutuskan bahwa pelaku penipuan menggunakan teknologi informasi bisa dirampas aset pelakunya," kata Abdullah di Jakarta, Jumat (20/11).
Ia menjelaskan sejumlah tindak pidana yang dapat menjadi sasaran perampasan aset meliputi penipuan dan/atau penggelapan yang berkaitan dengan perjudian daring, investasi, perjalanan haji dan umrah, serta transaksi kripto.
Menurut dia, pengaturan tersebut menjadi langkah penting di tengah maraknya penipuan investasi yang menyebabkan masyarakat kehilangan uang dan mengalami kerugian finansial.
"Apa yang diatur dalam UU Perampasan Aset itu tentu menjadi kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia di tengah maraknya kasus-kasus penipuan investasi bodong yang merugikan nasabah investornya," katanya.
Abdullah menambahkan, undang-undang tersebut juga mengatur mekanisme pengembalian hasil perampasan aset kepada korban penipuan maupun penggelapan sehingga penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penindakan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian masyarakat.
"Ini tentu menjadi kemajuan bagi aturan hukum kita," katanya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna Ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk disahkan menjadi undang-undang.
Persetujuan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (20/11), setelah Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyampaikan laporan proses penyusunan RUU. RUU tersebut akhirnya disetujui setelah 18 tahun bergulir di DPR.
"Saya akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang?" kata Puan, yang kemudian mengetuk palu persetujuan.
Pemberantasan Korupsi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan melaksanakan undang-undang tersebut sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara.
“KPK sebagai lembaga penegak hukum tentunya juga patuh dan taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, KPK sebagai pelaksana undang-undang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis.
Budi mengatakan pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!