Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Ads

Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah

20 Jumat, 20 Nov 2026, 14:40 WIB | Oleh:
Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah Wamendagri Ribka Haluk Dorong Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah Doc: Kemendagri
Ket. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkualitas. Regulasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperhatikan karakteristik wilayah, serta mampu mendukung pembangunan daerah.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah untuk menghasilkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang berkualitas. Regulasi tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperhatikan karakteristik wilayah, serta mampu mendukung pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026). Ia menilai pembentukan regulasi daerah membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga terkait sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan.

"Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir," ujar Ribka.

Ribka menjelaskan, Perda merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, proses pembentukannya harus didasarkan pada kebutuhan pembangunan, karakteristik wilayah, serta kajian akademis dan data yang memadai.

Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak sekadar menyalin regulasi dari daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi setempat. Setiap produk hukum perlu dirancang sesuai persoalan dan kebutuhan masing-masing wilayah agar penerapannya tepat sasaran.

Selain substansi regulasi, Ribka menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, dan kajian akademis menjadi faktor penting untuk memastikan produk hukum memiliki dasar yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif.

"Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita," tegasnya.

Ribka juga menekankan perlunya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses penyusunan regulasi. Partisipasi publik tidak boleh hanya menjadi formalitas dalam tahapan perencanaan, tetapi harus menjadi ruang untuk menyerap aspirasi dan kebutuhan warga.

Dengan pelibatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang lebih relevan dengan persoalan di lapangan. Aspirasi masyarakat juga perlu menjadi pertimbangan agar kebijakan yang ditetapkan dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Dalam proses pembentukan produk hukum daerah, Ribka menjelaskan setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing. Pemerintah daerah menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD RI menjalankan fungsi evaluasi.

Pembagian peran tersebut perlu didukung koordinasi yang efektif agar setiap tahapan pembentukan regulasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sinergi antarlembaga juga diperlukan untuk memastikan produk hukum daerah tetap selaras dengan kebijakan dan regulasi nasional.

Lebih lanjut, Ribka mengingatkan bahwa produk hukum yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Dengan begitu, regulasi tidak hanya berhenti pada tahap pengesahan, tetapi dapat dipahami dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kehidupan masyarakat.

"Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah," ungkap Ribka.

Ia menegaskan Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik. Upaya tersebut diarahkan untuk menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional, tetap mengakomodasi kekhasan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Like, Share, Comment:

Komentar (0)

Belum ada komentar.

Kirim

Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!

Google Login dengan Google
Advertisement
gulaku sidebar kotak
Advertisement
idbuild web detail
Rona
Pegadaian Raih Dua Pengharg...
Megapolitan
Dinkes Kota Tangerang Kampa...
Megapolitan
Pemkot Tangerang Terus Hadi...
pasang iklan di koran jakarta
Advertisement
Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

Menteri LH Minta Perairan Ujung Kulon Dicoret dari Wilayah Usaha Pertambangan.

20 Nov 2026
Pilihan Pembaca
Indeks Berita Populer +