OSS Dorong UMKM Perluas Akses Pasar

JAKARTA - Pemerintah menegaskan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat memanfaatkan layanan Online Single Submission (OSS) untuk memperluas akses pasar termasuk ke program pengadaan barang dan jasa pemerintah. Layanan OSS tidak hanya memudahkan urusan perizinan, namun juga memudahkan untuk pengurusan insentif dan pajak karena menyediakan sistem yang lebih cepat, transparan, dan mudah.

"Kemudahan yang diberikan pemerintah bagi UMKM tidak hanya dari hulu, tapi juga hingga hilir. Misalnya kemudahan perizinan, akses permodalan, digitalisasi UMKM, akses ke pasar, khususnya pengadaan barang dan jasa pemerintah. Selain itu juga dukungan untuk ekspor melalui berbagai skema pembiayaan," kata Tenaga Ahli Utama Kedeputian III Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (17/8).

Pernyataan Edy ini mengelaborasi Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR 2021, Senin (16/8). Presiden Jokowi meminta para pelaku UMKM memanfaatkan OSS untuk mengembangkan usahanya. Bahkan, Presiden menegaskan berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar agar cepat masuk dalam rantai pasok global.

Presiden juga menyampaikan peningkatan kelas bagi pengusaha UMKM menjadi agenda utama. "Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat," ujar Presiden. Di sisi lain, pemerintah mencatat jumlah UMKM yang merambah digitalisasi melalui aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar terus bertambah. Hingga Agustus 2021, sud a h lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM yang bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik.

KSP menilai partisipasi UMKM dalam ekonomi digital ini sangat penting karena memiliki potensi yang besar dan memudahkan UMKM untuk masuk rantai pasok global. Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp253 triliun, dan diperkirakan akan meningkat menjadi 330,7 triliun rupiah pada 2021.

Naikkan Target

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan porsi kredit sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 2.400 triliun rupiah pada 2024 ataus sekitar 30 persen. Target tersebut naik dari saat ini yang porsinya hanya 18 persen.

"Untuk mendorong UMKM, pemerintah targetkan porsi kredit sektor UMKM sampai 2024 dinaikkan, dari saat ini yang tercatat rata-rata 18 persen menjadi 30 persen atau sekitar Rp2.400 triliun," ucap Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2022 secara daring di Jakarta, Senin.