Perlambatan Global Hambat Perbaikan Defisit Perdagangan

JAKARTA - Kinerja perdagangan Indonesia pada 2019 diperkirakan masih akan tertekan menyusul terjadinya perlambatan perdagangan global. Bahkan, kondisi defisit neraca perdagangan bisa lebih melebar dibandingkan tahun sebelumnya karena banyak negara melakukan pembatasan sejumlah komoditas andalan Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ), Rahmi Hertanti, mengatakan pada tahun 2019 memang masih akan mengalami perlambatan ekonomi, khususnya di perdagangan. Malah, Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) mengkoreksi kembali prediksi pertumbuhan perdagangan global hanya sebesar 3,7 persen di 2019.

"Penyebabnya adalah peningkatan tindakan hambatan perdagangan yang menargetkan berbagai ekspor dari ekonomi besar. Ditambah lagi dengan perlambatan ekonomi Tiongkok dan review GSP Indonesia oleh Amerika, sehingga akan berpotensi menurunkan kinerja ekspor Indonesia. Padahal, Tiongkok dan Amerika masih menjadi negara utama tujuan ekspor Indonesia," kata Rahmi, di Jakarta, Rabu (16/1).

Seperti diketahui, neraca perdagangan Indonesia pada 2018 mengukir rekor defisit terburuk sepanjang sejarah perekonomian nasional sebesar 8,57 miliar dollar AS. Sejumlah kalangan menilai defisit itu disebabkan akumulasi persoalan akut yang tak kunjung tertangani, terutama kebergantungan yang tinggi pada impor, khususnya pangan, barang konsumsi, serta minyak dan gas (migas).

Menurut Rahmi, dengan situasi global yang penuh ketidakpastian, penurunan kinerja ekspor nonmigas akan terus berlanjut pada 2019. "Rencana kerja pemerintah di tahun 2019 yang ingin menaikkan kinerja ekspor melalui diversifikasi produk nonmigas dan ekspansi penyelesaian perundingan FTA (free trade agreements) dengan beberapa negara dan kawasan, tentu tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu yang pendek.

Ini agenda jangka panjang," paparnya. Menurut Rahmi, perundingan FTA hingga berlaku dan implementasinya mungkin baru bisa dilakukan pasca 2019. Karena itu, diversifikasi produk nonmigas perlu ada upaya yang serius dari pemerintah Indonesia untuk memfokuskan pembangunan sektor-sektor industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah produk.

Dalam hal ini, tentu upaya untuk tetap mengerem impor, dan menggenjot serta menyerap penggunaan produk dalam negeri, khususnya dari impor konsumsi dan impor bahan baku harus terus dilakukan," kata dia.

Penguatan Daya Saing

Misalnya, lanjut Rahmi, bagaimana impor bahan baku di sektor makanan dan minuman harus diupayakan menyerap produksi lokal ketimbang impor. Yang tak kalah penting adalah penguatan daya saing melalui agenda substitusi impor dan penguatan produksi rakyat harus menjadi agenda pemerintah Indonesia ke depan.

"Karena strategi jangka pendek ekonomi yang selalu menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada konsumsi ketimbang produksi (dalam hal ini sektor industri) juga akan rentan bagi Indonesia," tukasnya. Sementara itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan situasi tahun 2019 masih dinamis disebabkan situasi yang melibatkan AS dan Tiongkok tak bisa ditebak.

Dengan begitu, pemerintah belum dapat memastikan laju ekspor dan impor di 2019, sebab kondisi global di tahun politik ini tidak bisa diduga. Sri Mulyani menambahkan pertumbuhan ekonomi dunia akan mengalami pelemahan. "Ada yang memproyeksikan tumbuh 3,7 persen atau lebih rendah dari yang tadinya 3,9 persen," ujarnya.