Optimalkan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Terorisme | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 19 2021
No Comments
Stabilitas Sistem Keuangan

Optimalkan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Terorisme

Optimalkan Pencegahan TPPU dan Pendanaan Terorisme

Foto : Foto: Istimewa
JOKO WIDODO - Presiden RI
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat mem­beri arahan pada acara Koordinasi Tahunan Pencegah­an dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memitigasi tindak kegiatan ekonomi bawah tanah yang tidak tercatat (shadow economy) hingga kejahatan siber yang merusak stabilitas sistem keuangan.

“Kondisi yang mengganggu integritas dan stabilitas sis­tem perekonomian dan sistem keuangan harus kita mitigasi seperti shadow economy, peningkatan kejahatan ekonomi, serta cyber crime, dan kejahatan lain yang memanfaatkan teknologi yang paling baru,” kata Presiden dalam keterang­an yang disampaikan secara daring di Jakarta, Kamis (14/1).

Kepala Negara juga meminta lembaga ter­sebut mengantisipasi munculnya tren-tren ke­jahatan baru di bidang ekonomi dan keuangan serta terus mengoptimal­kan pencegahan tindak pencucian uang dan pen­danaan terorisme.

PPATK juga diharus­kan mengawal pengisian posisi strategis di lem­baga negara dengan aktif menelusuri rekam jejak calon pejabat publik, serta memastikan riwa­yat transaksi keuangan calon tersebut bersih.

“Tidak hanya menjadi world class financial intelligence unit, tetapi berkontribusi lebih besar untuk membantu program pemerintah serta memberantas tindak pidana korupsi yang semakin bera­gam dan semakin canggih,” kata Jokowi.

Seiring dengan penyaluran berbagai bantuan dan stimu­lus ekonomi dalam jumlah besar, Presiden meminta PPATK ikut mengawal. “Saya mengajak seluruh pemangku kepen­tingan untuk ikut mengawal, ikut melakukan pengawasan melekat atas penyaluran bantuan sosial itu,” kata Presiden.

Dalam acara yang sama, Kepala PPATK, Dian Ediana Rae, menyatakan pada 2020 lalu pihaknya juga membantu aparat penegak hukum mendeteksi tindak pidana korupsi yang didominasi oleh kasus-kasus dengan melibatkan pe­jabat pemerintahan, kepala daerah, dan BUMN.

“Modus utama pidana korupsi yang mayoritas melibatkan pejabat pemerintahan adalah penerimaan gratifikasi atau suap, perizinan, dan pengadaan barang dan jasa,” kata Dian.

Pendanaan Terorisme

Selain itu, PPATK juga menyampaikan 60 laporan hasil analisis dan pemeriksaan tindak pidana narkotika kepada Ba­dan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian baik yang meli­batkan sindikat dalam negeri maupun internasional.

Pihaknya juga memperhatikan tindak pidana penipuan yang melibatkan sindikat internasional, salah satunya ber­modus Business Email Compromise. “Ini melibatkan sindi­kat internasional sehingga menunjukkan perlunya diba­ngun kepercayaan yang kuat antarlembaga di dalam negeri maupun di luar negeri guna pertukaran penanganan kasus yang cepat dan efektif,” katanya.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan kalau lembaganya me­nemukan pola transaksi penggalangan dana melalui media sosial oleh individu dan organisasi untuk mendukung aksi terorisme baik dalam dan di luar negeri.

“PPATK mencatat jumlah donasi yang signifikan ke luar negeri yang diduga terkait dengan kegiatan terorisme di Irak dan Suriah,” tegasnya. n ers/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment