Wali Kota Semarang Segera Membuat Mekanisme untuk Isi Jabatan PNS yang Pensiun

Semarang - Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu meminta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) segera membuat mekanisme pengisian jabatan seiring dengan banyaknya pegawai negeri sipil (PNS) yang pensiun tahun ini.

"Tentu kami mengapresiasi, terima kasih sudah berdedikasi untuk Kota Semarang dan kami harapkan nanti kita semua juga mendapatkan ilmu karena teman-teman pasti punya tempat di masing-masing bidang dan keahlian," katanya di Semarang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Ita, sapaan akrab Hevearita saat Penyerahan Surat Keputusan (SK) Pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang periode Maret-April 2024 di Balai Kota Semarang.

Ia menyebutkan, setidaknya ada 109 pegawai di lingkup Pemkot Semarang yang menerima SK pensiun tersebut, terdiri atas 57 pegawai yang pensiun pada Maret 2024 dan 52 pegawai yang pensiun pada bulan April mendatang.

Atas pengabdian dan dedikasi selama mengemban tugas di Pemkot Semarang, Ita menyampaikan apresiasi dan terima kasih telah mengabdi melayani masyarakat, seraya mendoakan agar selalu diberikan kesehatan.

Dengan pensiunnya ratusan PNS itu, ia sudah meminta BKPP segera membuat mekanisme untuk pengisian jabatan sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sudah berjalan bisa dilanjutkan dengan baik.

"Saya tadi minta pada teman BKPP membuat memori jabatan sehingga nanti bisa mengambil pekerjaan rumah yang masih ada ini bisa segera dilanjutkan," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BKPP Kota Semarang Joko Hartono menyampaikan bahwa pejabat penerima SK pensiun itu berasal dari eselon II hingga IV, pejabat fungsional, dan pelaksana.

Dari eselon II ada satu orang, yakni Nana Storada yang sebelumnya menjabat asisten di Setda Kota Semarang, eselon III ada empat orang, eselon IV ada 18 orang, kemudian 55 pejabat fungsional dan 31 orang pelaksana.

Mengenai kekosongan jabatan, kata dia, akan diisi dengan pelaksana tugas (Plt) dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, tetapi juga akan tetap dilakukan kaderisasi untuk pengisian jabatan.

"Kekosongan ini sementara diisi Plt, dan nanti akan ada penataan tentu membutuhkan pertimbangan secara matang. Karena menempatkan seseorang itu harus tahu kelebihan masing-masing orang karakteristiknya," katanya.

"Untuk eselon II, sesuai dengan ketentuan memang harus ada seleksi terbuka. Tetapi, eselon III ke bawah masih mekanisme belum seleksi terbuka, namun kami sudah mulai juga menyusun uji kompetensi," pungkas Joko.