Viral Dulu, Substansi Belakangan! 3 Risiko Punya Pemimpin Politik Kreator Konten

Mohammad Syaban, Kyoto University

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 dan 2024 maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) diwarnai dengan pola kepemimpinan populis (merakyat). Hal ini juga terlihat lewat masifnya aktivitas produksi konten di media sosial yang dilakukan para pemimpin terpilih, layaknya seorang konten kreator.

Pada masa kampanye, para politikus bahkan dapat mengunggah sebanyak dua hingga tiga konten per hari di satu platform media sosial. Presiden terpilih Prabowo Subianto, misalnya, mengunggah konten TikTok pertama kali pada Agustus 2024 dan mengunggah 73 konten di platform tersebut selama masa kampanye.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, setidaknya mengunggah 81 konten di YouTube dengan durasi minimal 20 menit selama masa kampanye Pilkada 2025.

Setelah terpilih, mereka makin aktif menggunakan media sosial untuk menyebarkan narasi kebijakan dalam usaha mendapatkan dukungan publik. Banyak figur politik yang secara reguler mengunggah konten di berbagai platform digital.

Motif di balik praktik ini beragam, mulai dari meneruskan kebiasaan yang terbentuk selama kampanye, keinginan untuk menunjukkan transparansi, membuktikan bahwa mereka bekerja dan berdampak, membangun citra positif, hingga memperkuat legitimasi sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat.

Keterkaitan erat antara media sosial dan populisme merupakan bentuk elective affinity (keterikatan). Sebab media sosial menyediakan ruang ideal bagi narasi populis untuk menargetkan masyarakat umum (yang secara aktif menentang institusi liberal karena dianggap elitis).

Namun, sejumlah studi menunjukkan bahwa, tiga pola penggunaan media sosial oleh pemimpin populis bisa berdampak buruk bagi proses pembuatan kebijakan dan demokrasi. Pola tersebut antara lain penyebaran narasi kebijakan secara berlebihan, pola komunikasi satu arah, dan melahirkan kebijakan yang tidak substantif.

1. Narasi berlebihan tanpa bukti ilmiah

Media sosial sering kali dimanfaatkan oleh pemimpin populis untuk menyebarkan narasi kebijakan yang disederhanakan secara berlebihan (oversimplification) tanpa landasan pembuktian ilmiah yang memadai. Tujuannya adalah untuk membentuk opini publik.

            

Narasi seperti, “vasektomi untuk mengurangi angka kemiskinan” atau “mengatasi stunting dengan makan gratis” mengabaikan kompleksitas persoalan—yang sejatinya bersifat multidimensi dengan melibatkan aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.

Alih-alih menyusun solusi yang berbasis riset dan kebijakan publik yang terukur, narasi-narasi ini diproduksi dalam format konten viral, seolah solusi instan sudah memadai untuk masalah struktural yang kronis.

Penelitian tahun 2021 menunjukkan bahwa kandidat populis cenderung lebih agresif, ofensif, dan menebarkan ketakutan dalam pesan-pesan mereka. Penelitian ini membandingkan retorika 195 kandidat populis dan nonpopulis dalam 40 pemilu antara Juni 2016 hingga Juni 2017 di seluruh dunia.

Karakteristik ini sangat kompatibel dengan desain media sosial sebagai platform self-publishing yang memfasilitasi ekspresi langsung tanpa penyaringan institusional. Di sinilah media sosial menjadi lahan subur bagi politikus populis untuk menyebarkan pesan mereka secara instan dan masif, seakan bisa diterima oleh akal sehat.