UMKM Terpuruk Akibat Banjir, Pemerintah Siapkan KUR sebagai Infus Ekonomi

KABUPATEN TANGERANG – Pemulihan ekonomi di Sumatera pascabencana banjir dan longsor menjadi urgensi strategis, mengingat dampak kerusakan yang tidak hanya menghentikan aktivitas masyarakat, tetapi juga memutus rantai pasok lintas sektor.

Infrastruktur dasar—mulai dari jalan, jembatan, hingga akses logistik—mengalami gangguan yang berimbas pada distribusi pangan, mobilitas tenaga kerja, serta kelancaran usaha mikro dan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Jika tidak segera dipulihkan, risiko tekanan inflasi lokal, penurunan pendapatan rumah tangga, dan melemahnya daya beli akan semakin membesar.

Menggerakkan kembali ekonomi membutuhkan pendekatan terpadu: percepatan perbaikan infrastruktur kritis, bantuan likuiditas bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta insentif bagi sektor-sektor terdampak untuk kembali berproduksi.

Selain itu, penguatan koordinasi pusat–daerah, penyaluran bantuan yang tepat sasaran, dan program padat karya dapat mendorong pemulihan pendapatan masyarakat dalam jangka pendek.

Dengan langkah yang cepat dan terukur, Sumatera tidak hanya dapat memulihkan kembali aktivitas ekonominya, tetapi juga membangun ketahanan yang lebih baik menghadapi bencana serupa di masa depan.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) segera melakukan pembahasan bersama untuk pemulihan ekonomi khusus bagi pelaku UMKM yang terdampak bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Salah satu pembahasan utama yang akan dilakukan ini adalah mempercepat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku usaha guna menjaga pertumbuhan ekonomi yang sempat terhambat.

"Besok kita hari Senin (8/12), mulai maraton mengundang beberapa bank penyalur KUR, agar bisa segera menyalurkan pembiayaan (bagi UMKM terdampak bencana)," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (7/12).

Ia mengatakan untuk tahapan awal dalam melakukan pemulihan ekonomi ini yakni dengan melakukan pemetaan kondisi para pelaku UMKM yang terdampak bencana di Sumatera.

Langkah pemetaan tersebut, menjadi fondasi penting pemerintah untuk mengetahui jumlah, tingkat dampak, serta kebutuhan penanganan yang tepat bagi para pelaku usaha di wilayah terdampak.

"Fokus kami Kementerian UMKM, nanti kita juga berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Langkah pertama kita petakan terlebih dahulu mana daerah yang terdampak secara permanen atau UMKM-UMKM yang memang dia terdampak secara permanen," ungkapnya.

Ia ingin memastikan data UMKM terdampak benar-benar akurat agar langkah penanganan tepat dan dapat segera dijalankan.

Menurut dia, pemetaan pascabencana harus memperhitungkan tingkat keparahan dampak di setiap wilayah. Di mana, setiap zonasi diperhitungkan untuk menentukan tingkat kelumpuhan usaha para pengusaha UMKM.