Tiongkok Larang Warganya Masuki Myanmar Bagian Utara

Beijing - Tiongkok melarang warganya datang ke Myanmar bagian utara karena buruknya kondisi keamanan di daerah itu, kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning.

"Situasi keamanan saat ini di Kokang, yang merupakan zona mandiri sangat parah dan kompleks. Kami mengingatkan warga negara Tiongkok untuk tidak melakukan perjalanan ke Myanmar bagian utara," kata Mao kepada media di Beijing, Tiongkok, pada Kamis.

Konflik bersenjata terjadi sejak 27 Oktober 2023 ketika aliansi kelompok etnis bersenjata "Aliansi Tiga Persaudaraan" secara terkoordinasi menyerang pos-pos militer di negara bagian Shan di Myanmar utara yang berbatasan dengan Tiongkok.

"Kami juga meminta warga negara Tiongkok yang sudah ada di daerah tersebut, terutama yang ada di kota Laukkaing, untuk pindah ke tempat yang aman atau kembali ke Tiongkok sesegera mungkin dan mengambil tindakan pencegahan demi keselamatan," kata Mao.

Tiga kelompok itu adalah Tentara Aliansi Demokratis Nasional Myanmar (MNDAA), Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang (TNLA), dan Tentara Arakan (AA). Ketiganya sudah bertemu di Tiongkok pertengahan Desember 2023 untuk membuat kesepakatan perdamaian di Myanmar.

"Kami tetap mempercayai bahwa gencatan senjata perlu dipertahankan dan pembicaraan damai oleh pihak-pihak yang relevan di Myanmar perlu dilakukan sehingga dapat mendorong perdamaian di daerah perbatasan Tiongkok-Myanmar," tambah Mao.

Tiongkok berharap semua pihak berkepetingan menahan diri, aktif meredakan situasi di lapangan, dan mementingkan pendekatan damai di Myanmar utara.

"Dan mengambil tindakan konkret untuk melindungi keselamatan dan keamanan proyek dan personel Tiongkok di Myanmar," kata Mao.

Serangan aliansi pada 27 Oktober 2023 membuat junta kehilangan lebih dari 100 pos keamanan dan empat kota, termasuk perbatasan penting dengan Tiongkok.

Junta mengaku kehilangan kendali atas beberapa kota di perbatasan, termasuk Chinshwehaw yang terletak di sebelah provinsi Yunnan, Tiongkok.

Tiongkok sendiri direpotkan oleh arus pengungsian dan pelanggaran lintas batas akibat eskalasi konflik di Myanmar.

PBB menyebutkan 18,6 juta penduduk Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan dan sekitar enam juta di antaranya membutuhkan bantuan karena harus mengungsi, layanan kesehatan dan pendidikan yang terganggu, kerawanan pangan dan malnutrisi serta risiko perlindungan.

Pada 2017, militer Myanmar meluncurkan operasi kekerasan terhadap warga Rohingya di Negara Bagian Rakhine yang disebut kelompok-kelompok HAM sebagai genosida.

Hampir 1,2 juta warga Rohingya terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk tinggal di kamp-kamp pengungsi penuh sesak selama bertahun-tahun.

Seusai kudeta Myanmar 2021 yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis, militer Myanmar melancarkan penindasan brutal terhadap jutaan orang penentang mereka.